Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Desa

Pengelolan Barang Milik Daerah berupa tanah dapat dilakukan oleh pihak lain salah satunya Pemerintah Desa. Namun Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa belum secara tegas diatur oleh hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan dan struktur kelembagaan pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa dan bentuk- bentuk sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam tata kelolanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah huermenetik dan sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pelanggaran administratif yaitu kelalaian dalam penatausahaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan Desa Canggu dan Desa Cemagi semenjak tahun 1997. Sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Badung seharusnya dikenakan sanksi , namun bentuk sanksi yang sesuai belum diatur di Peraturan Perundang – undangan yang ada sehingga mengakibatkan kekaburan hukum