Pelaksanaan Pasal 73 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)

Permasalahan mengenai Efektivitas pelaksanaan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan perintah tugas untuk pindah,naik pangkat, turun jabatan,atau mutasi atas keinginannya sendiri menjadi masalah dilingkungan Badan Kepegawaian baik di tingkat Pusat maupun Daerah, Perubahan pelayanan dan sisitem kerap di lakukan untuk memberikan efek Positif terhadap pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat.Kabupaten Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki populasi yang cukup tinggi,selain itu Kabupaten Malang juga terkenal sebagai kota pendidikan yang mengakibatkan terjadi adanya laju perpindahan yang tinggi dari masyarakat luar kota Malang. Proses pelaksanaan mutasi yang ada di Kabupaten Malang dilakukan di oleh BKD Kbaupaten Malang dimana proses administrasi,pengolahan,dan putusan pelaksanaan mutasi disusun oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian,. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Empiris dimana di perlukannya penelitian lapang secara langsung ke Sumber Data yang di tuju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Pasal 73 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berasaskan Good Governance di daerah Kabupaten Malang pada Khususnya.Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rujukan yang efektif terhadap proses pelaksanaan Mutasi yang ada di Daerah Kabupaten Malang