Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan Uu No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Di Amerika Dan Eropa )

Banyaknya kasus plagiasi atau iktikad tidak baik oleh individu maupun perusahaan besar yang tidak bertanggung jawab terhadap desain busana tentu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, hal tersebut terjadi dikarenakan Undang- Undang di Indonesia yang tidak mengatur secara rigid atau jelas sehingga menyebabkan kekaburan dalam hal perlindungan desain busana. Apalagi desain busana merupakan suatu hal yang unik sehingga memerlukan perlindungan secara khusus. Beberapa Undang-Undang yang tersedia saat ini masih kurang mengatur dan sesuai dengan kebutuhan perlindungan desain busana di Indonesia, hal ini berbeda dengan Negara lain missal Amerika dan Eropa yang lebih khusus mengatur permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah, bagaimana perlindungan hukum desain busana di Indonesia berdasarkan UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? Serta bagaimana perbandingan perlindungan hukum desain busana menurut ketentuan hukum di Indonesia, Amerika, dan Eropa, lalu bagaimana implikasi serta kendalanya jika diterapkan di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa penjelasan undang-undang dan buku-buku ilmu hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis perundang-undangan dan analisis gramatikal. Berdasarkan permasalahan serta hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu produk undang-undang di Indonesia khususnya UU Desain Industri dan UU Hak Cipta masih kurang relevan untuk dijadikan sebagai payung hukum desain busana di Indonesia dikarenakan dalam UU tersebut jangka waktu perlindungannya yang relative lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan desain busana yang cenderun