Legalitas Foreign Fighter Dalam Keanggotan Islamic State Of Iraq And Syria / Islamic State Of Iraq And Levant (Isis/Isil) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional atau yang dulu dikenal dengan Hukum Perang adalah aturan yang menjadi dasar dan pedoman untuk berperang, tujuan hukum perang tidak lain adalah untuk menjaga perang agar tidak melebihi batas kemanusiaan, selain itu juga diatur hak dan kewajiban para pihak, baik dalam Konvensi Jenewa 1949 ataupun Konvensi Den Haag 1907. Diaturnya para pihak peserta perang dalam suatu hukum perang berakibat dengan adanya hak serta kewajiban para pihak dalam berperang, yang kemudian akan melahirkan akibat hukum yang tentunya berbeda-beda antar para pihak. Islamic State of Iraq and Syria / Islamic State of Iraq and Levant (ISIS/ISIL) menjadi fenomena yang melahirkan berbagai isu hukum dalam perang, selain dari status konflik bersenjata juga keterlibatan foreign fighter dalam keanggotaannya, yang berimplikasi berbeda dengan pihak yang sah turut serta dalam perang, dimulai dari legalitas foreign fighter dan juga perlindungan foreign fighter yang belum diatur sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisa bahasa hukum tertulis yang mengatur tentang konflik bersenjata, sehingga dapat menemukan melalui konsep dari interpretasi gramatikal dari bahasa dan pola hukum tertulis sehingga mampu menemukan jawaban atas legalitas dan perlindungan foreign fighter