Masalah yang dibahas adalah tidak sesuainya antara Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan kejadian yang sebenarnya yang berada di lapangan dan juga upaya yang akan dilakukan. Yang dilatarbelakangi oleh minimnya pendaptan asli daerah yang di dapatkan dari sektor parkir ini serta kurangnya kualitas dari Sumber daya Manusia untuk menerapkan pasal berbagai macam peraturan yang ada di Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian juga kurangnya ketegasan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen selaku pemerintah penyelenggara terkait permasalahan perpakiran yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa k...
Tempat parkir di Alun-alun Purwokerto merupakan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum, sehing...
Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5...
Viko Purnama Yogaswara, Lutfi Effendi,SH.,MH., Agus Yulianto,SH.,MHFakultas Hukum Universitas Brawij...
Pasar Kedungdung merupakan pasar yang ada di daerah Kabupaten Sampang, kondisi lalu lintas di daera...
Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifa...
Putra Mahardhika Cahya Hoday, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. ...
Ranieta Prabandari. IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011 SEBAG...
Kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur sejumlah kewenangan terutama penyerahan kemba1i kewe...
Pelaksanaan dari Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 tentang Penataa...
Hutma Farandika Pratama. E0008360. 2014. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TA...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalatran tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah pr...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 2 Tah...
Parkir berlangganan menjadi kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengg...
Salah satu upaya pemerintah kota Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan mela...
Tempat parkir di Alun-alun Purwokerto merupakan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum, sehing...
Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5...
Viko Purnama Yogaswara, Lutfi Effendi,SH.,MH., Agus Yulianto,SH.,MHFakultas Hukum Universitas Brawij...
Pasar Kedungdung merupakan pasar yang ada di daerah Kabupaten Sampang, kondisi lalu lintas di daera...
Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifa...
Putra Mahardhika Cahya Hoday, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. ...
Ranieta Prabandari. IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011 SEBAG...
Kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur sejumlah kewenangan terutama penyerahan kemba1i kewe...
Pelaksanaan dari Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 tentang Penataa...
Hutma Farandika Pratama. E0008360. 2014. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TA...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalatran tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah pr...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 2 Tah...
Parkir berlangganan menjadi kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengg...
Salah satu upaya pemerintah kota Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan mela...
Tempat parkir di Alun-alun Purwokerto merupakan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum, sehing...
Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5...