Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial

Upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk meniadakan kegiatan eksploitasi seksual komersial dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 3 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial. Peraturan tersebut mengatur sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PSK, dalam hal ini PSK bukanlah satu-satunya pemikul tanggung jawab akan tetapi pihak pengguna jasa PSK juga dikenakan sanksi dalam peraturan tersebut. Penerapan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta oleh penegak hukum Kota Surakarta diharapkan mengurangi adanya kegiatan seksual komersial khusunya memberikan efek jera bagi pengguna jasa pekerja seks komersial selain dengan aturan dalam Peraturan Daerah yang memberikan efek jera bagi pengguna jasa PSK terdapat pula aturan lain yaitu dengan putusan pengadilan dimana putusan ini bersumber dari Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh penyidik sekaligus sebagai penuntut umum. Dalam Penggunaan norma yang tertuang dalam putusan Nomor 276/TPR/2015/PN.Skt, Nomor 278/TPR/2015/PN.Skt dan Nomor 78/TPR/2016/PN.Skt tidak sesuai dengan norma yang ada serta tidakterpenuhinya unsur objektif dalam perumusan peraturan. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undang dan pendekatan kasus. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pengguna jasa bukan Sekedar pembalasan melainkan bersifat pembinaan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi