Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Batas Usia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Skripsi ini dilatar belakangi bahwa terdapat aturan yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengangkatan anak yakni terkait syarat sebagai orang tua angkat yang terdapat dalam pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah calon orang tua angkat harus berumur paling rendah 30 (tiga puluh tahun) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Tetapi terdapat perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dengan no. register 0159/Pdt.P/2013/PA.Bjn diterima oleh hakim dan penetapan yang diajukan ke Mahkamah Syariah Sigli dengan no. register 159/Pdt.P/2012/MS-Sgi ditolak oleh hakim terkait penetapan status sebagai calon orang tua angkat yang tidak sesuai dengan syarat batas usia dalam permohonan pengangkatan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, apa dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pengangkatan anak pada penetapan nomor 0159/Pdt.P/2013/PA.Bjn dan penetapan nomor 159/Pdt.P/2012/MS-Sgi terkait penetapan status orang tua angkat yang tidak sesuai dengan syarat batas usia dalam pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, serta dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan analisis bahan hukum ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan dan teknik interpretasi sistematis untuk menafsirkan yang dijadikan bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan menghubungkannya dengan keseluruhan sistem hukum. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. register 0159/Pdt.P/2013/PA.Bjn yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut yakni dengan faktor utama adanya kesamaan agama antara calon orang tua angkat dan anak angkat tersebut, namun mengesampingkan batasan usia sebagai calon orang tua angkat yang diatur dalam pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebaliknya di penetapan Mahkamah Syariah Sigli No. Register 159/Pdt.P/2012/MS-Sgi yakni dengan faktor utama calon orang tua angkat yang tidak memenuhi syarat batas usia untuk melakukan pengangkatan anak sehingga permohonan pengangkatan anaknya ditolak. Melihat adanya disparitas atau perbedaan kedua penetapan tersebut yakni yang satu menolak dan yang satu mengabulkan maka dapat dilihat bahwa terjadi ketidakpastian hukum terkait syarat batas usia sebagai orang tua angkat dalam pengangkatan anak