Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Fungsi Pengawasan berdasarkan Perspektif Legislatif (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Malang Raya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Malang Raya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan informan kunci dari DPRD Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang yang merupakan bagian dari wilayah Malang Raya. DPRD selaku wakil rakyat dan pemegang peran legislatif daerah memiliki posisi strategis terkait pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk dapat melaksanakan fungsinya DPRD memerlukan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam LKPD. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penggunaan LKPD oleh DPRD dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan belum maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD yang lebih bersifat politis sehingga kurang memahami teknis pelaksanaan pemerintahan daerah, baik dalam hal administratif maupun keuangan. Sedangkan untuk dapat menggunakan informasi dari LKPD diperlukan suatu pemahaman yang cukup. Dari ketujuh laporan keuangan yang ada, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan dengan tingkat penggunaan tertinggi karena paling dipahami oleh informan dibandingkan laporan keuangan lainnya. Sedangkan istilah-istilah laporan keuangan lainnya masih dirasa asing dan membingungkan bagi DPRD. Dengan demikian, informasi dari LKPD belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh DPRD di wilayah Malang Raya