Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan di Indonesia yang meliputi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pengalokasian pajak dari UU No. 28 Tahun 2009 salah satunya adalah pajak PKB. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa-Timur tentu memiliki penerimaan PKB yang besar, sehingga perlu diketahui penerapan Earmarking Tax pada pajak itu. Earmarking merupakan praktik penganggaran mendedikasikan pendapatan pajak untuk program tertentu, dan praktek ini melibatkan penyetoran pajak atau pendapatan lainnya ke rekening khusus, dimaksutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good government dan clean government. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Earmarking Tax atas PKB di Kota Malang. Pada dasarnya penelitian mengetahui apakah Kota Malang telah melaksanakan kegitan earmarking dengan benar sesuai dengan aturan yang ada pada UU PDRD tersebut. Lokasi penelitian utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kas Daerah (BPKAD) dan Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi dan fenomena yang sedang berlangsung. Fokus penelitian ini mengetahui penerapan Earmarking Tax atas PKB. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis interaktif Miles dan Huberman yakni mengumpulkan data, reduksi data, proses penyajian data, dan proses menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah dalan Penerapan Earmarking Tax atas PKB di Kota Malang hanya sebatas symbolic earmarking atau bertipe G yang masih dalam bentuk revenue sharing dari pemerintah pusat kepemerintah daerah. Pada tingkat SKPD ditemukan bahwa adanya kesalahan alokasi, dimana Dana Bagi Hasil Cukai Rokok (DBHCT) juga digunakan dalam perbaikan jalan, bukan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga alokasi dana tidak tepat sasaran. Saran yang diberikan dalam penelitian ini dalam menerapkan Earmarking Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang ialah persiapan peraturan daerah, pembuatan program layanan, koordinasi pihak-pihak terkait, yakni SKPD yang berhubungan langsung dengan bagian perencanaan anggaran dan bagian teknis dalam proses pelaksaan program-program layanan Earmarking Tax