Kewenangan Penyidik Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemeriksaan Harta Kekayaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai konflik kewenangan yang terjadi antara penyidik Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan harta kekayaan anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana hal ini dilatarbelakangi oleh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Serma BW pada tahun 2013. Pada kasus tersebut, Badan Narkotika Nasional selaku penyidik tindak pidana asal dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bersedia menyerahkan barang bukti berkaitan dengan informasi harta kekayaan dan rekening yang telah diblokir kepada penyidik Tentara Nasional Indonesia. Padahal, pengadilan militer berwenang untuk mengadili segala tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah penyidik Tentara Nasional Indonesia memiliki kewenangan dalam pemeriksaan harta kekayaan angota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan sistematis yang dilakukan dengan cara melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni penyidik Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki kewenangan di dalam pemeriksaan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh anggota TNI karena tidak disebutkan secara eksplisit bahwa penyidik Tentara Nasional Indonesia berhak di dalam melakukan pemeriksaan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu penulis berharap agar segera dilakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Militer khususnya berkaitan dengan kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia agar kiranya dapat dikerucutkan lagi dengan cara membatasi bentuk tindak pidana yang menjadi kewenangannya dalam mengadili agar tidak membuka adanya penafsiran-penafsiran yang dikhawatirkan dapat menyimpang dari tujuan dibentuknya suatu aturan serta tidak membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk berbuat sewenang-wenang karena tidak adanya limitasi wewenang itu sendiri