Persaingan Politik Priyayi-Kawula Era Orde Baru Dalam Novel Di Kaki Bukit Cibalak Karya Ahmad Tohari (Kajian Strukturalisme Genetik Goldmann)

Karya sastra merupakan gambaran dari kondisi sosial masyarakat ketika karya itu dibuat. Kondisi sosial tersebut mencakup struktur, sistem, serta kesejarahan yang mempengaruhi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri linimasa sejarah dari penceritaan latar pada novel Di Kaki Bukit Cibalak (DKBC), serta mendeskripsikan kondisi masyarakatnya yang terikat pada sistem priyayi-kawula dan juga mendeskripsikan kontestasi politik yang terjadi antara hubungan priyayi-kawula tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori Strukturalisme Genetik Goldmann sebagai dasar asumsi dan teori penelitian. Penelitian ini juga memakai konsep pembagian priyayi-kawula yang diutarakan oleh Kuntowijoyo dan Muchtarom sebagai dasar penggolongan tokoh yang ada dalam novel. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang mengambil data novel, begitu pula naskah pustaka, buku, jurnal, majalah dan sebagainya yang dapat menguatkan data utama. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa latar dari novel DKBC berada pada kisaran tahun 1970-1980an yang keadaanya tidak lepas dari dampak peristiwa masa sebelumnya, masa penjajahan, proklamasi kemerdekaan, peristiwa ’65 dan pemerintahan Orde Baru. Kemudian, Tanggir yang merupakan tempat yang diceritakan dalam DKBC merupakan representasi dari sebuah desa yang di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Desa tersebut menganut sistem priyayi-kawula yang mengekor pada sistem Primordal kerajaan Jawa kuno.Selain itu, didapatkan corak dari kontestasi politik priyayi dan kawula. Kawula melakukan perlawanan dengan cara/langkah 1) keluar dari sistem, 2) intelektualisasi diri, dan 3) melawan dengan tulisan. Sedangkan, priyayi juga punya politik tersendiri untuk mempertahankan kedudukannya yakni dengan istilah ‘gebug bagi yang mbalelo’ dan ‘kanugerahan bagi yang manut’ yang diadopsi dari pemerintahan Orde Baru