Pelaksanaan Ketentuan Pembatasan Usia Perkawinan Pada Siswi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Probolinggo

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini, Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya akan disebut UUP) juga memberikan batasan usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UUP berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Pasal tersebut masing-masing mengatur batas usia seseorang itu diwajibkan meminta izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, dan batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk diizinkan menikah. Ada dispensasi perkawinan yang memberikan peluang bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan walaupun belum mencapai batasan usia perkawinan sebagaimana ditentukan UUP tersebut. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan pada siswi SMA di Kabupaten Probolinggo, dan 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penentu efektivitas pelaksanaan ketentuan pembatasan usia perkawinan di Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan yuridis empiris di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah dan guru BK, Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Probolinggo, serta siswa putus sekolah yang melakukan pernikahan di bawah umur. Penerapan dari Pasal 7 Ayat (1) UUP mengatur tentang pembatasan usia perkawinan sehingga akan dilihat kenyataan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan usia perkawinan di Kabupaten Probolinggo yang dihadapi adalah: 1) Hukumnya sendiri, Dalam batasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan menurut Undang-Undang Perkawinan perlu dikaji efektivitas dan korelasinya dengan kebutuhan anak akan pendidikan saat ini. Karena menurut usia belajar dalam lingkup pendidikan formal Indonesia saat ini, usia 16 tahun adalah usia ketika seorang siswa masih duduk di kelas XI (sebelas) pada sekolah menengah atas, 2) Penegak hukum, ada proses pemalsuan data usia calon mempelai yang dilakukan oleh aparat negara. Kalaupun melalui proses penetapan pengadilan, alasan hakim memberikan dispensasi perkawinan pun sangat mudah. Dalam banyak kasus, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ditemui hakim menolak permohonan dispensasi, 3) Sarana dan fasilitas, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan orang tua yang rendah juga menjadi faktor pendukung banyaknya pernikahan di bawah umur, 4) Masyarakat dan Kebudayaannya, Masyarakat Kabupaten Probolinggo masih 1 Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Malang. 2 Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 3 Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. xiii memiliki anggapan bahwa perempuan yang menikah di usia di atas 20 tahun adalah perawan tua atau menurut bahasa mereka disebut dengan sangkal