Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan pada pasal UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Pada pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 selain mengatur hak orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum juga, mengatur tentang pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Jaminan Fidusia lahir karena perkembangan sosial ekonomi masyarakat atas kebutuhan modal. Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah mengatur dalam Undangundang Jaminan Fidusia. Fidusia menjadi salah satu solusi jaminan pinjaman bergerak yang dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi kecil. Undang- Undang Jaminan Fidusia seharusnya memberikan perlindungan hukum para pihak dan kepastian hukum, untuk mendapatkan kepastian hukum maka jaminan fidusi