Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Gading Gajah Afrika Yang Diperjual-Belikan Di Wilayah Republik Indonesia

Penelitian ini mengungkapkan permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana perdagangan gading gajah afrika yang diperjual-belikan di wilayah republik Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan secara jelas pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengenai satwa yang bukan berasal dari Indonesia yang diperjual-belikan di Wilayah Indonesia khususnya pada gading gajah afrika. Berdasarkan Fakta diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana perdagangan gading gajah Afrika yang diperjual-belikan di Wilayah Republik Indonesia? Penilitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan penulis dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis dimana hasil penelitian ini berusahan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan gading gajah afrika yang diperjual-belikan di wilayah Republik Indonesia adalah belum diatur secara khusus menurut peraturan-perundang-undangan. Akibat dari tidak diaturnya pertanggung jawaban pidana terhadap perdagangan satwa yang berasal dari luar, membuat leluasa para pelaku eksploitasi satwa liar untuk memanfaatkan celah hukum ini