Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri)

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah yang terjadi pada penyelesaian sengketa administrasi pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB Perkotaan) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya SOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan yang menyebabkan asas kepastian hukum tidak tercapai sehingga asas keadilan PBB tidak terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengambil rumusan masalah: (1) Bagaimana Standart procedure administrasi pemerintah dalam penyelesaian sengketa administrasi pada pajak bumi dan bangunan perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri? (2) Apa kendala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa administrasi yang timbul pada bidang PBB Perkotaan? (3) Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa administrasi pada bidang PBB Perkotaan? Kemudian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer, data sekunder, sumber data primer dan sumber data sekunder diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan pribadi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya, Penelusuran media internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa administrasi PBB Perkotaan yang berdasarkan alasan-alasan diajukan keberatan pada pasal 32 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam penyelesaian sengeketanya belum ada SOP yang mengatur tentang penyelesaian sengketa administrasi PBB Perkotaan. Sehingga Asas kepastian hukum yang tidak tercapai ini menyebabkan asas keadilan juga tidak tercapai, karena tujuan dari kepastian hukum adalah tercapainya keadilan misalnya dalam pengajuan keberatan harus secara tertulis namun terdapat wajib pajak yang mengenal kepala dinas sehingga tidak mengajukan secara tertulis ini merupakan hal yang tidak adil terhadap wajib pajak lain, bahkan terdapat wajib pajak yang mengajukan dua kali namun tidak di proses dan ada wajib pajak mengaku bahwa tidak ada survei terhadap objek pajaknya dan hasil keberatannya juga diterima oleh Dinas Pendapatan, disini terlihat kepastian hukum belum tercapai pada sengketa satu dengan yang lain tidak sama. untuk itu diperlukan suatu SOP yang pasti agar alur atau prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang satu dengan yang lain sama. Dalam menyikapi hal ini Dinas Pendapatan seharusnya segera membuat suatu SOP sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan. Sehingga terdapat suatu kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum ini yang bertujuan untuk mencapai keadilan dengan menyamakan suatu aturan pada kasus yang sama