Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Terkait Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut (Analisis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Pada skripsi ini penulis membahas tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait hak konsemen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pemilihan topik permasalahan ini di latar belakangi oleh adanya konflik hukum yang terjadi antara Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut dapat terpenuhi? Dan (2) Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. berdasarkan hukum jaminan fidusia dan hukum perlindungan konsumen ? Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyelesaian konflik hukum antara 2 undang-undang tersebut dapat diselesaikan menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dimana Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku sebagai Lex Specialis yang mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Lex Generalis. Dengan begitu, penulis menyarankan agar pemerintah seharusnya dapat mengkonsistenkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang melindungi kepentingan pelaku usaha. Serta hakim juga seharusnya dapat lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pelaku usaha dengan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen