Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Efektivitas Peran Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida)

Dalam skripsi ini, penulis akan mengangkat permasalah terkait efektivitas peran pengawasan dan pengendalian di kawasan konservasi perairan (KKP) Nusa Penida. Pemilihan tema dalam penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kegiatan pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi yang merupakan kawasan yang dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelanggaran yang terjadi seperti penangkapan ikan yang dilakukan tanpa memiliki surat ijin dari pihak berwenang, penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dan aktivitas pariwisata yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati biota laut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan diterbitkan sebagai peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan terkait pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi perairan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Yuridis Empiris dimana penelitian ini berfokus pada kinerja Unit Pelaksana Teknis KKP Nusa Penida dalam melaksanakan peran pengawasan dan pengendalian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yang bertujuan untuk menemukan fakta yang terjadi secara langsung di lapangan. Dengan adanya kegiatan pelanggaran yang terjadi, maka peneliti membahas peran dari pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis KKP Nusa Penida dengan menggunakan teori efektivitas untuk mengukur seberapa efektif kinerja yang telah dilakukan selama ini. Peneliti akan menjabarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerjanya serta apa-apa saja tindakan yang telah diambil agar permasalahan tersebut berkurang. Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap kinerja Unit Pelaksana Teknis KKP Nusa Penida dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lebih optimal dan efektif sehingga pelanggaran yang ditemukan di lapangan semakin berkurang dan keberadaan biota laut yang dilindungi tidak terancam