Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kalimantan Tengah (Studi Pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah)

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah hampir setiap tahunnya pada musim kemarau telah berkontribusi terjadinya kabut asap yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Adanya pencabutan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masayarakat di Kalimantan Tengah, karena merupakan salah satu peraturan yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Peraturan tersebut diganti dengan yang baru bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah maupun investor dilarang membakar lahan. Kebijakan pemerintah melarang membakar lahan juga mendapat tanggapan serius dari masyarakat terutama masyarakat yang bertani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dan dampak dari pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah dengan menggunakan teori Grindle yang terdiri dari isi kebijakan, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalimantan Tengah belum terimplementasi dengan baik dan konteks kebijakannya strategi yang digunakan oleh para aktor kebijakan hanya strategi pada saat pemadaman saja. Dan berdampak pada masyarakata, masyarakat tidak setuju dengan adanya pencabutan ini. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya mempunyai strategi yang dapat mengendalikan kebakaran hutan. Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya strategi pecengahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut mulai dari pencegahan, pemadaman, sampai tindakan paska pelaksananaan pemadaman dan Teknik pembakaran terkendali dan teknik tanpa bakar sebaiknya mulai diterapkan di setiap desa-desa di Kalimantan Tengah