Keadaan penggunaan lahan sebagai bangunan di Sempadan Sungai Seco Kecamatan Kepanjen yang rawan berpotensi bencana akan mengakibatkan keadaan banjir jika turun hujan, sedangkan sungai Seco berada di sekitar jalan utama ibukota kabupaten Malang. Tidak terlepas dari bencana alam saja, larangan penggunaan lahan di Sempadan Sungai Seco telah diatur dalam di atur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Mendirikan Bangunan, tepatnya pada pasal 27 ayat (2). Batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengairan Kabupaten Malang terhadap penggunaan lahan di sempadan Sungai Seco Kecamata...
Dalam penulisan penelitian ini penulis membahas tentang Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mal...
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak daerah di Kota Malang khususnya Pajak B...
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penyelenggaraan usaha pemondokan, Pemerintah Kota Ma...
Nabilla Febrina Dersanala, Prof. Dr. Moh. Bakri, SH.,MS. M. Hamidi Masykur SH.,M.Kn. Fakultas Hukum ...
Hambatanyangterjadidalamrangkamewujudkanperlindunganhukumpengetahuantradisionalatas karya seni Topen...
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak daerah di Kota Malang khususnya Pajak B...
Permasalahan mengenai Efektivitas pelaksanaan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan peri...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mala...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penegakan Hukum Pasal 25 ayat 1 (a) Perat...
Kecamatan Sumbermanjing Wetan adalah sebuah kawasan yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupate...
Dalam penulisan skripsi ini , peneliti mengkaji mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Manajemen...
<p>Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya asing ter...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penegakan Hukum Pasal 25 ayat 1 (a) Perat...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan bagaimana akibat hukum pelanggaran izin usaha per...
Sering kita dengar opini masyarakat beragam berkaitan dengan peran pedagang kaki lima di tengah-teng...
Dalam penulisan penelitian ini penulis membahas tentang Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mal...
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak daerah di Kota Malang khususnya Pajak B...
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penyelenggaraan usaha pemondokan, Pemerintah Kota Ma...
Nabilla Febrina Dersanala, Prof. Dr. Moh. Bakri, SH.,MS. M. Hamidi Masykur SH.,M.Kn. Fakultas Hukum ...
Hambatanyangterjadidalamrangkamewujudkanperlindunganhukumpengetahuantradisionalatas karya seni Topen...
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak daerah di Kota Malang khususnya Pajak B...
Permasalahan mengenai Efektivitas pelaksanaan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan peri...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mala...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penegakan Hukum Pasal 25 ayat 1 (a) Perat...
Kecamatan Sumbermanjing Wetan adalah sebuah kawasan yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupate...
Dalam penulisan skripsi ini , peneliti mengkaji mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Manajemen...
<p>Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya asing ter...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penegakan Hukum Pasal 25 ayat 1 (a) Perat...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan bagaimana akibat hukum pelanggaran izin usaha per...
Sering kita dengar opini masyarakat beragam berkaitan dengan peran pedagang kaki lima di tengah-teng...
Dalam penulisan penelitian ini penulis membahas tentang Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mal...
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak daerah di Kota Malang khususnya Pajak B...
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penyelenggaraan usaha pemondokan, Pemerintah Kota Ma...