Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu ketidaksepakatan antara buruh dan pengusaha. Oleh karena itu, untuk mencapai kesepakatan dalam proses penetapan tingkat upah, peran campur tangan/ keterlibatan pemerintah sangatlah diperlukan. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan buruh yang menjadi pihak yang dikecilkan jika berhadapan dengan pengusaha. Campur tangan dan peran pemerintah dalam hubungan industrial merupakan bentuk perlindungan terhadap kedua pihak agar tidak saling merugikan. Fungsi inilah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dan nantinya kebijakan UMK ini diharapkan oleh pemerintah dapat memberi nilai tambah terhadap kehidupan kemasyarakatan terutama dalam aspek ekonomi...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal yaitu buruh menolak PP No 78 tentang kebijakan upah mini...
Menurut pekerja, upah merupakan hal penting yang menjadi faktor pembawa dampak pada tingkat kesejaht...
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena di masyarakat bahwa kenaikan jumlah upah min...
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena di masyarakat bahwa kenaikan jumlah upah min...
Upah Minimum Kota selanjutnya disebut UMK adalah standarisasi terhadap jumlah upah yang harus ditera...
Pelaksanaan tentang penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang selama ini...
Penentuan upah merupakan masalah paling sensitif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Penentuan upah i...
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang pa...
Ilum Suma Rizkiyani, NPM 5118500110, “IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KOTA TEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UN...
Tri Setyaningsih, 2008. PENGAWASAN PEMENUHAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH DI...
Indonesia adalah sebuah negara hukum di mana seluruh perilaku masyarakatnya diatur oleh hukum positi...
Pelaksanaan upah minimum di kabupaten/kota di Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal yaitu buruh menolak PP No 78 tentang kebijakan upah mini...
Menurut pekerja, upah merupakan hal penting yang menjadi faktor pembawa dampak pada tingkat kesejaht...
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena di masyarakat bahwa kenaikan jumlah upah min...
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena di masyarakat bahwa kenaikan jumlah upah min...
Upah Minimum Kota selanjutnya disebut UMK adalah standarisasi terhadap jumlah upah yang harus ditera...
Pelaksanaan tentang penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang selama ini...
Penentuan upah merupakan masalah paling sensitif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Penentuan upah i...
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang pa...
Ilum Suma Rizkiyani, NPM 5118500110, “IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KOTA TEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UN...
Tri Setyaningsih, 2008. PENGAWASAN PEMENUHAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH DI...
Indonesia adalah sebuah negara hukum di mana seluruh perilaku masyarakatnya diatur oleh hukum positi...
Pelaksanaan upah minimum di kabupaten/kota di Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...
Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomo...