IDEOLOGI APA YANG DIANUT OLEH KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA?

Ada pertanyaan menarik: sebenarnya ideologiapa yang dianut oleh pemerintah Indonesia dalampenerapan kebijakan kesehatannya? Apakahsosialisme, kapitalisme, etatisme, neoliberal, atauPancasila? Sebuah pertanyaan yang cukup sulitdijawab karena ternyata dalam perjalanan sejarahterjadi pergeseran bahkan pencampuran berbagaiideologi. Hal ini nampak contohnya dalam kebijakanpendirian rumah sakit swasta. Sejak jaman Belanda,pihak swasta diberi peran yang cukup signifikanuntuk turut serta dalam membangun rumah sakit.Dengan demikian, sejak awal berdirinya, sebenarnyaIndonesia sudah mempunyai ideologi yang berbasispasar. Hal ini juga tampak dari adanya kelas-kelas(VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3) dalam rumahsakit yang menunjukkan adanya pengakuan akanstruktur masyarakat yang didasarkan pada hierarkisosial ekonomi.Ideologi berbasis pasar ini semakin tampakpada masa orde baru yang semakin lama semakinmengurangi peran pemerintah. Contohnyaberkurangnya subsidi negara dan didorongnya“kemandirian” dan peran serta masyarakat dalammembiayai pengobatan sehingga RS bolehmemungut tarif dari masyarakat langsung. Dari tahunke tahun, tampak bahwa pembangunan RS swastayang berbentuk PT semakin meningkat. Antara tahun2002 sampai dengan 2008, ada penambahan 25 RSberbentuk PT yang tadinya berasal dari bentukYayasan. Sebaliknya hanya 5 PT berubah bentukmenjadi Yayasan. Tidak mengherankan bahwa RSberbentuk PT ini melayani kelompok pasarmenengah atas.Namun menarik untuk diamati bahwa dalambeberapa tahun belakangan ini, terjadi penguatanperan pemerintah yang mencerminkan ideologi yangtidak menyerahkan ke pasar. Sebagai contoh adalahprogram Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) yang dananya berasal dari pemerintahpusat dan berfungsi “membeli” premi asuransikesehatan bagi orang miskin. Kebijakan inimenunjukkan bahwa pemerintah merasa perlu untuklebih berperan dalam pembiayaan kesehatan.Adanya pemilihan presiden dan kepala daerahlangsung nampaknya juga berpengaruh terhadapkebijakan yang cenderung mengandung ciri-ciri“welfare-state” ini. Hal ini nampak pada janji janjikampanye yang seringkali berupa “pengobatangratis”. Kemudian disusul dengan adanya programJaminan Persalinan (Jampersal) yang bahkanmembolehkan mereka yang tidak miskin untukdigratiskan biaya persalinannya asal mau dirawat dikelas 3 RS yang dikontrak. Pada saat yang samaPemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatanmenggulirkan 7 Reformasi Pembangunan Kesehatanyaitu: 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2)ketersediaan, distribusi, retensi dan mutusumberdaya manusia, 3) mengupayakanketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas,keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminankesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggalperbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerahbermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi,dan 7) world class health care.Bila dicermati dari ketujuh reformasi ini terdapatideologi berbasis pasar dan sosialis sekaligus. Butirkeberpihakan pada daerah tertinggal danpemerataan mencerminkan ideologi sosial liberalnamun “world class health care” cenderung berbasispada intervensi pemerintah terhadap pasar dengancara memberikan subsidi agar mampu bersaingdalam pasar kesehatan Asia Tenggara yang semakinbebas.Penerapan beberapa ideologi dalam satu negaraini berkembang menarik. Terdapat negara yangmenerapkan multi ideologi seperti Cina yang sistempolitiknya komunis dan sosialis ternyata sistemekonominya kapitalis. Amerika Serikat yangkapitalis juga cenderung ke “kiri” atau “sosialis”dengan UU reformasi kesehatan yang meningkatkanperan pemerintah dalam kesehatan.Ideologi sebagai pedoman penetapankebijakan dan pelaksanaanyaKebijakan kesehatan memerlukan mekanismekontrol dan pola pengelolaan yang tepat. Dalam halini ideologi dapat dipergunakan menjadi pedoman.Sebagai gambaran dalam Jampersal diharapkan,“jangan sampai orang kaya masuk VIP sebuah RSlalu meminta Jampersal membiayai persalinannyadi kelas 3, dan dia membayar selisihnya”. Hal inipenting ditekankan karena Indonesia yang sangatluas ini mempunyai infrastruktur layanan kesehatanyang amat beragam. Daerah NTT dan Papuakekurangan dokter dan fasilitas kesehatan yangmemadai sehingga Jampersal atau pelayanankesehatan gratis tidak akan dirasakan manfaatnyaoleh masyarakat jika di daerahnya tidak ada fasilitaskesehatan yang memadai dan tenaga kesehatanyang cukup. Bila orang kaya menggunakanJampersal tanpa kontrol, maka akan ada kegagalanJampersal untuk meratakan pelayanan ke daerahsulit. Dana Jampersal akan tersedot oleh masyarakatkaya atau yang tinggal di dekat sarana dan SDMkesehatan.Untuk itu, sebenarnya Jamkesmas danJampersal saja tidak cukup kalau tidak diiringipembangunan infrastruktur kesehatan. Pemerintahharus juga memikirkan alokasi biaya investasi danpemerataan SDM kesehatan, bukan hanya biayaoperasional saja. Dengan pedoman ideologi,kebijakan pemerintah dalam konteks Jampersal inidapat lebih terarah untuk membantu masyarakatyang memang perlu dibantu. (Laksono Trisnantorodan Sigit Riyarto)