Tenaga Kerja Kesehatan dalam Usaha Penurunan MDG4 dan MDG5: Sebuah Potret dan Harapan Aksi Segera

Di berbagai provinsi di Jawa dilaporkan angkakematian ibu stagnan bahkan ada yang memburukdalam waktu empat tahun terakhir ini. Di provinsiIndonesia timur, kematian bayi dilaporkan memburuksejak tahun 2000 ketika desentralisasi kesehatandijalankan. Mengapa hal ini terjadi? Apa saja faktorfaktoryang mempengaruhinya?Dalam tajuk ini, secara khusus dibahasmengenai peranan tenaga kesehatan saat ini untukusaha penurunan MDG4 dan MDG5. Potret situasitenaga kesehatan saat ini adalah jumlah kurang,distribusi tidak merata, kerja sama antar profesikurang, dan kompensasi yang tidak sesuaiharapan. Kekurangan tenaga kesehatan terjadi didaerah maju seperti Jawa dan tentunya di daerahsulit seperti Papua ataupun Nusa Tenggara Timur(NTT). Di Jawa masih terjadi kekurangan dokterspesialis obsgin, anastesi, serta anak di berbagaikabupaten. Di daerah sulit seperti NTT dan Papuaterjadi kekurangan dokter spesialis, dokter, bidan,dan perawat yang sangat besar. KesenjanganSumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di 32Kabupaten/Kota sangat mencolok. Di DKI Jakartaada sekitar 450-an dokter anak sementara diBengkulu kurang dari 10. Di Jakarta lebih dari 150tenaga spesialis anastesi bekerja, sementara di NTTtidak ada satupun spesialis yang bekerja penuhwaktu.Dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak,terlihat bahwa kerja sama antar profesi kurang.Kesehatan ibu dan anak seolah identik dengan bidandan dokter spesialis. Peranan dokter umum mengecildalam dekade ini. Dokter umum menjadi profesiyang kurang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibudan anak. Kurikulum pendidikan dokter cenderungmenempatkan dokter umum sebagai penonton dalamemergensi kebidanan. Sementara itu, jumlahspesialis obsgin sangat kurang. Sayangnyaperhimpunan spesialis dan kolegiumnya terkesantidak bersedia memberikan keahliannya ke dokterumum di daerah yang tidak ada atau kekuranganspesialis obsgin. Keadaan SDM ini diperparahdengan sistem kompensasi yang tidak menarik untukmelakukan pelayanan kesehatan ibu dan anakkhususnya yang melalui program jaminankesehatan.Mengingat momen pencapaian target MDG4 danMDG5 di tahun 2015 sudah dekat, walaupun sudahagak terlambat, faktor SDM perlu diangkat sebagaiisu strategis. Tanpa SDM yang baik maka upayamengurangi kematian ibu dan anak tidak akantercapai di tahun 2015, termasuk upaya mengurangigap antara provinsi timur dan barat.Dalam hal SDM, ada beberapa isu stretegis yangperlu dibahas. Isu strategis pertama adalah perlunyatenaga kerja kesehatan bekerja bersamamenggunakan prinsip pencegahan primer sampaisekunder/tertier dengan menggunakan pendekatanperjalanan alamiah penyakit. Analisis kebijakanmenunjukkan bahwa kebijakan nasional tentangkesehatan ibu dan anak banyak berada di masyarakatdan puskesmas. Seiring dengan situasi ini, kebijakannasional tentang tenaga kerja di MDG 4 dan MDG 5banyak membahas bidan, jarang untuk dokter danspesialis. Di samping itu, ada kecenderungankebijakan kesehatan ibu dan anak tidak membahaspelayanan kuratif. Dalam penyusunan danpelaksanaan kebijakan terlihat ada pemisahankegiatan antara pelayanan primer dengan sekunderdan tertier. Akibatnya rumah sakit dan tenaga kerjanyadalam kondisi terabaikan dalam MDG4 dan MDG5,padahal saat ini di Jawa kematian ibu banyak terjadidi rumah sakit. Aksi strategis yang diperlukan dalamisu ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman tentangperlunya kerja sama pelayanan primer sampaisekunder-tertier; dan (2) Meningkatkan jumlah dankerja sama antar profesi dalam MDG4 dan MDG5.Dalam konteks aksi strategis ini patut dicatatbahwa Kemenkes melakukan penggabunganpembinaan pelayanan kesehatan primer dansekunder-tertier. Ada dua Ditjen dengan nama dantugas baru yaitu Ditjen Bina Upaya Kesehatan danDitjen Bina Gizi dan KIA. Bersama dua Ditjen baruini diharapkan koordinasi pelayanan primer dengansekunder/tertier menjadi lebih baik di pelayanankesehatan ibu dan anak.Isu strategis kedua adalah perlunya inovasidalam menambah jumlah dokter spesialis dankemampuan tenaga kesehatan di berbagai tempat.Sebagai gambaran saat ini mutu sistem rujukanmasih buruk. Di daerah sulit, PONED dan PONEK24 jam sulit berjalan karena kekurangan SDM.Di banyak kabupaten di Jawa, pelaksanaanPONEK sulit 24 jam karena terbatasnya jumlah SDMdan sistem manajemen tidak memungkinkan. Apainnovasi strategisnya? (1) perlu dilakukan inovasimenambah jumlah tenaga melalui sistem kontrakseperti yang dilakukan Program Sister Hospital NTT;(2) perlu mendayagunakan residen. Residen saat inidapat dikembangkan sebagai tenaga yang tidakhanya belajar tetapi juga bekerja. Residen dalamproses pendidikannya ditempatkan di RS yangkekurangan tenaga dan dibayar sesuaikompetensinya; (3) perlu melakukan Task-Shifting.Definisi Task-Shifting menurut WHO adalah: Taskshifting involves the rational redistribution of tasksamong health workforce teams. Specific tasks aremoved, where appropriate, from highly qualifiedhealth workers to health workers with shorter trainingand fewer qualifications in order to make moreefficient use of the available human resources forhealth. Melalui adanya Task-Shifting ini kebutuhantenaga kesehatan secara sementara dapat diatasi,namun perlu pendidikan tenaga kesehatan yangsebenarnya; (4) perlu melakukan kontrak tenaga dipelayanan kesehatan primer. Saat ini memang sudahada kontrak tenaga (dokter, bidan), namun kontrakbersifat perorangan yang kurang efektif. Di daerahsulit tenaga kontrak perorangan cenderungberkumpul di kota kabupaten. Kontrak perludilakukan secara kelompok dan menjamin aspekkeamanan serta logistik. Inovasi ini membutuhkankemitraan antara pemerintah dan swasta. LembagaSwadaya Masyakarat sebaiknya ada yang bisamenjadi kontraktor untuk menyediakan tenagasecara kelompok (dokter, bidan, perawat,epidemiolog, dan lain-lain).Isu strategis ketiga adalah memperhatikaninsentif bagi tenaga kesehatan. Sebagaimanadiketahui tenaga kesehatan sebagai makhlukekonomi mempunyai kepuasan hidup yang diukurdengan: (1) tingkat pendapatan yang terdiri dari: gajidan insentif dari praktik; serta (2) waktu yang dapatdipakai untuk rekreasi. Saat ini penetapan insentiftenaga kesehatan masih berdasarkan asumsi.Pemerintah belum pernah melakukan negosiasidengan ikatan profesi. Sementara itu, ikatan profesimasih belum mempunyai standar pendapatan daninsentif bagi anggotanya yang wajar. Sebagaigambaran penetapan insentif dalam Jampersal,ditolak oleh sebagian bidan karena tidak sesuaidengan harapan. Insentif dokter dalam sistemkapitasi puskesmas juga dirasakan sangat kurangoleh para dokter.Sebagai penutup dapat ditegaskan bahwa targetMDG 4 dan MDG 5 di tahun 2015 sulit tercapai tanpainovasi dalam kebijakan tenaga kerja kesehatan.Dalam hal ini perlu ada keberanian untuk melakukanaksi yang bertujuan mengurangi kematian ibu dananak dengan memperhatikan isu-isu strategis.Laksono Trisnantoro (trisnantoro@ yahoo.com