APAKAH UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAPAT TERUS DILAKSANAKAN? SEBUAH ANALISIS SEJARAH DAN BUDAYA

Di penghujung tahun 2009 ini, usia Undang –Undang (UU) Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) telah lima tahun (UU No. 40/2004).Selama lima tahun, praktis UU Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN) tidak berjalan. Salah satupenyebabnya adalah bahwa UU SJSN inimembutuhkan UU lain yaitu UU Badan PengelolaJaminan Sosial (BPJS) yang tidak kunjung selesai.Pernyataan menarik adalah bahwa UU SJSN ini terlihattidak efektif untuk merubah masyarakat dan tentunyapertanyaannya mengapa gagal? Salah satupenjelasan adalah bahwa UU SJSN tidakmemperhatikan sejarah masyarakat yang akan diaturoleh UU. Sebuah UU dapat gagal karena tidak berhasilmerubah tata kehidupan masyarakat. Artinya tatakehidupan yang sudah berlangsung lama sejarahnyatidak bisa diubah. Masyarakat secara sengaja atautidak sengaja menolak pelaksanaan UU.Diskusi mengenai kebijakan dan historymerupakan hal menarik untuk diperdebatkan. Sebuahkebijakan (misal UU) dapat bersifat ahistorik jika tidakmempertimbangkan atau melihat sejarah. Namunperlu dicatat bahwa kebijakan memang dapatbertujuan membalikkan sejarah atau merubah sebuahtradisi. Lee Kuan Yew dengan kebijakan kerasberpuluh tahun mampu merubah perilaku kebersihanpenduduk Singapura. Jadilah sekarang situasiSingapura yang lebih bersih dibanding London(sebagai benchmark Lee Kuan Yew). Situasi iniberbeda dengan kebiasaan hidup tidak bersih dalamsejarah masyarakat perantauan Chinese. KebijakanSingapura bersih tersebut berhasil membalikkanpeninggalan sejarah. Kebijakan Singapura memangsangat keras karena melihat budaya kebersihandalam sejarah Singapura yang tidak baik. Jadi kalausebuah kebijakan tidak memperhatikan sejarah/tradisibudaya, maka kebijakan ini mempunyai risiko tidakberjalan. Hanya di atas kertas.Undang-Undang (UU) SJSN merupakan halsangat berat karena harus mampu merubah berbagaihal termasuk perubahan budaya masyarakat, dokter,tenaga kesehatan lainnya, pimpinan dan stafperusahaan asuransi kesehatan, pejabat dinaskesehatan, sampai ke pejabat. Undang-Undang (UU)SJSN bukan hanya merubah prosedur, tapi budayayang sudah menjadi tradisi, menjadi bagian darisejarah panjang sektor kesehatan Indonesia. Tradisidokter mendapat fee for service tidak hanya 10tahunan. Sudah lama sekali.Sejarah sangat penting untuk menjadipertimbangan kebijakan. Pada tahun 1948,pemerintah Inggris dari Partai Buruh secara kerasmenasionalisasi semua pelayanan kesehatan agarterjadi pemerataan. Hal ini tidak terjadi di AmerikaSerikat. Dengan menasionalisasi RS swasta,pemerintah Inggris dapat melakukan intervensidengan kuat. Patut dicatat bahwa sekitar tahun 1948medico industrial compleks belum sekuat sekarang.Dalam konteks perubahan di Inggris, kebijakanmenasionalisasi menjadi NHS dilakukan oleh PMPartai Buruh saat itu, dalam suasana rekonstruksiInggris pasca Perang Dunia II. Kebijakan inimenasionalisasi pelayanan kesehatan swasta,kemanusiaan (termasuk keagamaan), pemerintahlokal diinisiasi oleh kantor PM Inggris yang cenderunglebih ke kiri (sosialis) yaitu Partai Buruh.Kebijakan ini sangat memperhatikan tradisidalam sejarah, termasuk tradisi pendapatan tinggidokter yang sangat kuat. Para pengambil kebijakanpaham bahwa para dokter pasti menentang. Olehkarena itu, Aneurin Bevan (Menteri Kesehatan Inggrissaat itu) menyatakan: “I stuffed their mouths withgold”. Agar tidak ditentang dokter, kebijakan inisangat memperhatikan pendapatan para doktersehingga mau berubah.Dari gambaran ini, kita dapat melihat betaparapuhnya UU SJSN. Terbukti selama lima tahun tidakberjalan. Kerapuhan timbul dari berbagai sudut.Pertama dari saat disahkannya. Undang-Undang(UU) SJSN disahkan oleh Ibu Megawati di hari-hariakhir periode kepresidenan. Undang-Undang (UU)semacam ini sering disebut sebagai “Midnight Laws”.Dapat dipahami bahwa periode kepresidenenberikutnya tidak merasa memiliki (ownership) UUSJSN. Sangat berbeda dengan NHS di Inggris yangdisiapkan bertahun-tahun sebelumnya sebagaiagenda Partai Buruh. Oleh karena itu, UU SJSN perludiamandemen dengan salah satu tujuan adalahmeningkatkan kepemilikan dan dukungan politis daripemerintah yang berkuasa.Kerapuhan kedua, UU SJSN tidak bicarabanyak mengenai tradisi di sektor kesehatan,termasuk peran para dokter yang sangat powerfull.Masalah apakah para dokter akan kekuranganincome apabila menjalankan UU SJSN tidak dibahas.Kenyataan memang sudah terjadi. Model UU SJSNmemberikan insentif rendah dibanding OOP. Undang-Undang (UU) SJSN tidak bicara banyak mengenaibagaimana meratakan pelayanan kesehatan keberbagai tempat, UU SJSN tidak bicara banyakmengenai tradisi masyarakat Indonesia yang tidakkenal risiko dan lain-lain. Banyak sekali haloperasional tidak dibahas.Kerapuhan ketiga, UU SJSN mencakupkesehatan dan berbagai aspek welfare dalamhubungan pengusaha dengan buruh. Aspek ini sangatpolitis. Berbagai kepentingan dan ideologi yangsaling bertentangan dapat terjadi. Hal ini dapat dilihatdari kecurigaan para industrialis terhadap UU SJSNini yang dianggap mengurangi daya kompetisi produkIndonesia. Undang-Undang (UU) SJSN menjadisangat rapuh pada perdebatan ideologis. Akibatnyamasalah teknis yang banyak terdapat disektorkesehatan menjadi terabaikan. Komponenkesehatan bisa menjadi tidak terurus secara baikdalam UU SJSN.Oleh karena itu, diusulkan agar UU SJSNdiamandemen dan kalau bisa dipisahkan sendiri.Dari titik ini kemudian disusun UU AsuransiKesehatan dan atau UU Jaminan KesehatanNasional. Mengingat beratnya masalah yang sampaimencakup tata kehidupan dan sejarah yang sudahpanjang, diharapkan jangan diletakkan bersamasamadengan jaminan sosial lainnya (LaksonoTrisnantoro, trisnantoro@yahoo.com)