PEMENUHAN HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA DI PONDOK LANSIA AL-ISHLAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

PEMENUHAN HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA DI PONDOK LANSIA AL-ISHLAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANGHepy Mandiana SariJurusan Hukum dan KewarganegaraanProgram Studi Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri MalangJl. Semarang No.5 MalangEmail: hepy2528@gmail.com Abstrak: Hak Alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua. Bahkan untuk orang yang tidak berketiadaan seharusnya mendapat kewajiban hukum terhadap anaknya yang sudah dewasa untuk membantu orang tuanya dalam batas-batas kemampuan yang ada padanya. Baik yang menyangkut perbelanjaan dan pemeliharaan kesehatan kepada orang tua yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:(1) faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak dapat memenuhi hak alimentasi bagi orang tuanya; (2) upaya-upaya pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua di Pondok Lansia Al-Ishlah Malang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder serta pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merujuk pada model Miles and Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan: (1) Meningkatkan ketekunan dan (2) Triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Diantaranya Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak dapat memenuhi hak alimentasi bagi orang tuanya yakni : faktor kesibukan anak, faktor keinginan pribadi, dan faktor kondisi kesehatan orang tua yang semakin menurun. Dalam faktor kesibukan anak menjadi salah satu penyebabnya karena  anak yang sibuk bekerja tidak memiliki waktu untuk memberi perhatian dan merawat orang tua di rumah, sehingga terkadang ada orang tua yang sampai jatuh bahkan sakit tanpa sepengetahuan anaknya sehingga anak memutuskan untuk menitipkan orang tuanya di pondok lansia Al-Ishlah. Terbiasa hidup mandiri dan merasa lebih nyaman dengan lingkungan yang memiliki kondisi fisik, psikis dan sosial yang sama dengan dirinya atau yang bisa disebut sebagai keinginan pribadi juga menjadi faktor lansia tinggal di pondok lansia. Dan faktor yang terakhir yakni  kondisi kesehatan lansia yang semakin menurun. Kedua, beberapa upaya pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua lansia di Pondok Lansia Al-Ishlah Kecamatan Blimbing Kota Malang, yaitu membuat peraturan tertulis, peraturan tertulis ini dibuat dengan tujuan utama agar seorang anak tidak seenaknya sendiri menitipkan orang tuanya lalu menelantarkan begitu saja, namun juga tetap menjenguk minimal satu kali setiap bulan, serta memberikan biaya perawatan kepada pihak pondok lansia, dan masih ada pula aturan-aturan lainnya.  Selain membuat peraturan tertulis, upaya lainnya adalah adanya pelayanan kesehatan dan mental spiritual, hal ini diwujudkan oleh pihak Pondok Lansia Al-Ishlah melalui pengecekan kesehatan yang dilakukan rutin setiap hari serta menyediakan makanan khusus apabila ada lansia yang sedang sakit, serta menyediakan berbagai kegiatan yang bertujuan agar mental para lansia juga tetap terjaga dan tidak akan merasa stress karena tidak bisa berkumpul dengan anak, cucu dan keluarganya. Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran di antaranya: (1) Bagi anak atau pihak yang menitipkan lansia, jika memang dirasa masih mampu untuk merawat orang tuanya, alangkah lebih baik jika anaknya langsung merawat sendiri orang tuanya. (2) Bagi pihak pondok lansia Al-Ishlah, memperketat syarat untuk menitipkan orang tuanya Kata kunci: Hak Alimentasi,Orang Tua, Pondok Lansia Al-IshlahPENDAHULUANMembangun sebuah keluarga pasti dimulai dengan melangsungkan ikatan suci perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan bahwa definisi dari perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika perkawinan dilegalkan oleh negara, maka akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dan seorang anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan maka secara otomatis ia telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Seorang anak yang belum menginjak usia 18 tahun dan atau belum kawin atau belum dewasa menurut hukum, anak ditaruh dibawah kekuasaan orang tua yang meliputi pribadi dan harta kekayaan.Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun jika orang tua tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi hak dan kewajiban anak maka maka akan ada sanksi bagi orang tua yang telah tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Begitupun sebaliknya, ketika anak telah dewasa, seorang anak  haruslah membalas budi kepada orang tuanya dengan merawat,menjaga dan memberikan kasih sayang layaknya yang didapatkan seorang anak. Karena  pada hakekatnya jika orang tua telah mencapai umur yang sering dikenal dengan sebutan lanjut usia (lansia) maka karakter mereka akan kembali lagi seperti anak-anak yang perlu dirawat dan diberi kasih sayang.  Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum. Negara memberi perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang yang   mengatur mengenai hak alimentasi dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.” Sedangkan dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”  Definisi mengenai hak alimentasi yakni bahwa kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Oleh karena itu, timbul perikatan yang bersumber dari undang-undang, mengenai hak alimentasi yang difokuskan pada kewajiban si anak terhadap orang tua kandungnya dan  terdapat beberapa pasal yang terkait.Selain itu dalam Pasal 46 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga telah disebukan bahwa hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua, namun juga meliputi pemeliharaan dan pembagian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan. Di jaman modernisasi seperti ini, hubungan antara seorang anak dan orang tua seharusnya diharapkan tetap harmonis dan berdampingan, baik ketika seorang anak masih kecil hingga dewasa maupun orang tua yang sebelumnya masih sehat hingga sering mengalami sakit karena faktor usia. Namun, ternyata pada realitanya hubungan antara sorang anak dan orang tua semakin renggang seiring dengan berjalannya waktu. Psikiater RSUP Dr.Sardjito/Fakultas Kedokteran UGM dr Mahar Agusno, SpKJ (K) dalam acara “Konferensi Nasional I Excellent Psychiatry” yang diselenggarakan Seksi Psikiatri Konsultasi Liaison Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran UGM pada tanggal 8 Maret 2013 mengatakan bahwa di jaman sekarang ini sistem keluarga umumnya sudah terjadi perubahan yakni dari keluarga besar bergeser ke keluarga inti. Dengan hanya adanya keluarga inti, maka apabila anak-anak sudah bekerja dan menikah, seringkali anak merantau dan meninggalkan orang tua. Sehingga situasi yang terjadi adalah anak tidak peduli dengan orang tua. Orang  tua yang sudah menjadi lansia pun tetap  di rumahnya sendiri bahkan sering terlantar. Mahar menambahkan, orang yang terlantar itu akan mengalami resiko depresi yang tinggi. Bahkan  dari buku yang dia pelajari depresi pada lansia akan cenderung meningkat ketika mendekati tahun 2020.Kesejahteraan sosial lansia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai komponen maasyarakat. Apalagi mengingat  jumlah lansia dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan banyaknya angka kelahiran di Indonesia. Di Indonesia sendiri, data statistik penduduk lanjut usia di Indonesia oleh BPS 2015 menyatakan bahwa dari sekitar 21 juta jiwa lansia (8,5% dari populasi penduduk) ada 9,55% lansia terlantar dan 23,52% lansia hampir terlantar.  Sedangkan data lain yang didapatkan yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa jumlah lanjut usia (lansia) di DIY yang terlantar terus meningkat. Tahun 2011 mencapai 30.953 jiwa dan tahun 2012 mencapai 37.199 jiwa.Dengan adanya angka tersebut maka hal ini dapat pula menjadi permasalahan yang kompleks bagi lanjut usia (lansia) ,baik sebagai individu ,keluarga maupun masyarakat. Bahkan permasalahan tersebut pun terjadi hampir di setiap daerah, tak terkecuali Kota Malang. Kota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta kota terbesar ke-12 di Indonesia ini ternyata juga memiliki masalah yang sama dengan daerah-daerah lainnya terkait lansia. Bahkan dari data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut jenis kelamin di Kota Malang tahun 2016  yang tercatat dalam Dinas Sosial Kota Malang yakni sejumlah  2179 orang merupakan lanjut usia (lansia) terlantar dengan rincian 1349 adalah perempuan, dan  sebanyak 830 adalah laki-laki. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang begitu kompleks yang harus segera diatasi. Kesejahteraan sosial lansia perlu mendapat perhatian  mulai sejak  dini demi menciptakan taraf hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia yang terletak pada Pasal 8: Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak tidak bisa merawat orang tuanya sendiri. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk memikirkan orang tua. Bahkan menurut data yang didapat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 bahwa lansia yang tinggal hanya bersama pasangannya sebesar 17,48 persen. Dan sebanyak 9,66 persen lanjut usia (lansia) tinggal sendirian dan harus memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, dan sosialnya secara mandiri. Tentu hal ini adalah suatu kasus yang memprihatinkan. Padahal kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Di dalam Hak Asasi Manusia juga telah disebutkan bahwa untuk orang yang telah lanjut usia seharusnya mendapat perlakuan khusus. Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia Nurhardanti (2015) dengan judul Hak Alimentasi bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan anak tidak melaksanakan kewajiban kepada orang tua yakni faktor ketidakharmonisan dengan orang tua, faktor kesibukan anak dan faktor kesulitan ekonomi dalam rumah tangga anak sehingga hal-hal tersebut membuat anak tega menelantarkan orang tua karena tidak memiliki waktu untuk merawat orang tua di rumah dan upaya anak dalam memenuhi hak alimentasi pada orang tua di Panti Werdha Majapahit tidaklah maksimal, anak hanya menjenguk orang tua secara berkala sehingga orang tua merasa kesepain dan terlantar.Melihat dari uraian diatas, tentu banyak hal yang perlu dipertanyakan mengenai hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua orang tua atau yang biasa disebut dengan hak alimentasi ini. Sehingga dengan adanya hal tersebut diperlukan penelitian dan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Alimentasi bagi Orang Tua di Pondok Lansia Al-Ishlah Kecamatan Blimbing Kota Malang”.LANDASAN TEORIPengertian Hak Alimentasi Alimentasi merupakan pemeliharaan ; Definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada Pasal-Pasal yang bersangkutan) pada KUHPer adalah “kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah” sehingga dari definisi diatas timbul perikatan yang bersumber dari undang-undang, mengenai hak alimentasi dalam konteks ini difokuskan kewajiban si anak terhadap orang tua kandungnya terdapat beberapa pasal yang terkait (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Alimentasi menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan bahkan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan: “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.sehingga sudah sepantasnya seorang anak tidak menitipkan orang tuanya di panti jompo dengan sebegitu mudahnya.Diperkuat lagi dengan adanya Pasal 321 KUHPer yang menyebutkan: “tiap-tiap anak wajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”. Selain itu, ada juga yang perlu diketahui  bahwa seorang anak tidak peduli berapa umumya wajib hormat dan tunduk kepada orang tuanya (pasal 298 BW).Hak alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua. Bahkan untuk orang yang tidak berketiadaan seharusnya mendapat kewajiban hukum terhadap anaknya yang sudah dewasa untuk membantu orang tuanya dalam batas-batas kemampuan yang ada padanya. Baik yang menyangkut perbelanjaan dan pemeliharaan kesehatan kepada orang tua yang bersangkutan (Harahap, 1975:214).Keluarga Keluarga adalah orang terdekat dan memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lain. Murdock (dalam Lestari, 2012:3) menjelaskan bahwa keluarga adalah suatu kelompok sosial yang memiliki beberapa karakteristik serta tinggal bersama, terdapat pula kerja sama ekonomi dan terjadinya proses reproduksi. Murdock juga menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe keluarga, yaitu keluarga inti, keluarga poligami, dan keluarga batih. Sedangkan fungsi keluarga pada umumnya adalah melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling peduli terhadap para anggota keluarga tersebut dari masa ke masa. Lestari (2012:6) menjelaskan definisi keluarga, yaitu rumah tangga yang memiliki hubungan darah dan atau perkawinan atau menyediakan terselenggarakannya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berbeda dalam suatu jaringan.Sedangkan Koerner dan Fitzpatrick (dalam Lestari, 2012:5) menjelaskan ada tiga sudut pandang untuk mendefinisikan keluarga, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional.(1)Definisi struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan keluarga batih (extended family). (2) Definisi fungsional, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencangkup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Difinisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. (3) Definisi reaksional, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.Penelitian ini lebih difokuskan pada peran keluarga sebagai bagian terdekat dengan individu. Selain itu juga mengkaji tentang definisi keluarga yang mencangkup fungsi perawatan, sosialisasi antar individu dan mengenai cara keluarga dalam memperlakukan anggota keluarga satu dengan yang lainnnyaOrang Tua Orang tua adalah salah satu sosok yang memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga. Brooks (2011: 10) mendefinisikan orang tua sebagai individu-individu yang mempunyai peran untuk mengasuh, melindungi, dan membimbing anak dari bayi hingga dewasa. Lebih lanjut Brooks juga mengemukakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap anak. orang tua memiliki kewenangan untuk memenuhi kebutuhan anak.Pada buku yang sama Brooks juga mendefinisikan orang tua sebagai ibu biologis seorang anak dan laki-laki yang dinikahinya, terlepas dari apakah laki-laki tersebut merupakan ayah bilogis ataupun seseorang yang melalui adopsi, memiliki hak hukum untuk bertanggung jawab memelihara anak karena ketiadaan atau izin dari orang tua biologis. Artinya orang tua biologis maupun orang tua angkat memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak.Hubungan Anak dan Orang Tua Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa. (Abdul Hay, 1993 : 142)Perkawinan tentu sangat erat hubungannya dengan hukum kekeluargaan. Berkaitan dengan hak alimentasi juga merupakan prinsip perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.Dan yang harus dipegang teguh untuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu dapat berdiri sendiri. Jika anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,orang tua mewakili anak tersebut mngenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Sedangkan sang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya,orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. (Abdul Hay, 1993 : 177)Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping. (Turkamani, 1992: 61) Implementasi kewajiban anak terhadap orang tua di Indonesia dipertegas dengan adanya sanksi pelanggaran terhadap kewajiban anak yang tercantum pada Pasal 326 KUHPer  “apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketidakmampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”.  Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu (Kansil,1989 : 217). Hubungan anak dengan orang tua juga diharapkan bahwa setiap anak dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan kesengganan terhadap bapak dan ibunya (Pasal 298 BW), yang penting benar dalam bagian “hubungan orang tua dan anak” ini adalah kewajiban orang tua dalam memberikan penghidupan. Selama anak masih mindarjerig (belum dewasa) maka orang tua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi di samping itu antara orang tua dan anak, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus keatas maupun kebawah, ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan. Kewajiban pemberian nafkah ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian (Pasal 329 BW). Suatu syarat mutlak untuk kewajiban alimentasi ini adalah bahwa yang berhak harus betul memerlukan, artinya: ia tidak mampu dengan bekerja mencukupi kebutuhan hutangnya. Jurisprudensi biasanya tidak mempersoalkan sebab-sebab keperluan. Kewajiban untuk memberikan nafkah itu lazimnya berupa uang. Akan tetapi dalam Pasal 326 BW diadakan pengecualian yang menyatakan: jika orang yang wajib memberikan naf