Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Putri Neneng Suhesti Universitas Negeri MalangEmail: suhestyputry33@gmail.com Abstrak: Partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah saja. Masyarakat harus melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down. Dalam pandangan ini, masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan bukan sekaligus subjek atau bagian dari pelaku pembangunan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui peran kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan di Desa Prasi.Peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi terbagi menjadi peran kepala desa dalam menjalankan fungsi sebagai seorang pemimpin yaitu peran kepala desa menjalankan fungsi inisiator pembangunan, konsultasi, pengendalian, dan delegasi dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan yang terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik yang terdiri dari berbagai bidang seperti kesehatan, keagamaan, sosial, dan pendidikan. Kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa yaitu adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desa, adanya masyarakat memiliki kesibukan tersendiri, pencairan dana pembangunan desa yang lama serta keterbatasan waktu dan tenaga kepala desa. Usaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi yaitu adanya upah yang sesuai dengan kinerja masyarakat, memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan, mengatur dana pendapatan desa dengan efisien dan memanfaatkan keuntungan dari pendapatan asli desa dan pemberian tugas kepada perangkat desa sesuai bidang masing-masing.Kata Kunci: Peran kepemipinan, kepala desa, partisipasi masyarakat. PENDAHULUANPembangunan desa menjadi bagian dari pembangunan nasional. Karena desa merupakan lingkup terkecil dari pemerintahan nasional. Pembangunan salah satu bentuk realisasi dari tujuan nasional negara Indonesia dalam pembukaan Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea empat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam melaksananakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, sesuai undang-undang tersebut yang berwenang dalam pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat-perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Kinerja dan sikap kepala desa untuk melayani dan bukan untuk dilayani masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah saja. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down (kepemimpinan Atas bawah). Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan bukan sekaligus subjek atau bagian dari pembuat pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.Desa yang otonom akan mempunyai dan memberikan ruang gerak yang luas pada masyarakat dan akan memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, tranportasi, administrasi sosial budaya dan keamanan. Otonomi desa biasamya disebut dengan otonomi masyarakat desa. perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat (Saragih 2004:29). Ciri dari otonomi masyarakat desa adanya kemampuan untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa menjalankan fungsinya dalam perwujudan pelayanan terhadap masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang optimal dalam pembangunan desa.Kepemimpinan Kepala Desa Prasi yang saat ini menjabat berbeda dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil kepemimpinannya selama menjabat 2 tahun pada masa transisi kepemimpinan yang baru. Masyarakat Desa Prasi saat ini terus meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Namun yang sangat terasa adalah pembangunan fisik Karena infrastruktur Desa Prasi masih tertinggal terutama dalam infrastruktur jalan dan saluran air. Selain dari pada pembangunan kepala desa Prasi juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai tugas dan fungsi dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bertujuan mendiskripsikan peran kepemimpinan kepala desa yang ada di desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:5) mengutip dari Denzin dan Licoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Peneliti menggunakan observasi dan wawancara secara langsung pada objek dan subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung di lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian yaitu antara lain Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Prasi Kecamatan Gading kabupaten Probolinggo. Kehadiran peneliti dalam penelitian sangat penting karena peneliti sebagai alat pengumpul data pada proses penelitian. Sugiyono (2014:222) menyatakan bahwa “peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2014: 225) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data Primer dalam penelitian ini diolah, dianalisis, dan dilakukan pembahasan dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Prasi kecamatan Gading Probolinggo. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen yaitu potensi desa, profile desa dan website kabupaten Probolinggo. Data sekunder dianalisis dan diolah untuk mengetahui gambaran umum desa Prasi kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Emzir (2010:85-86) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Model data (Data Display), Penarikan/ Verifikasi kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten ProbolinggoPartisipasi masyarakat di bidang pembangunan dalam memajukan Desa tentu memerlukan adanya kepemimpinan yang baik agar terlaksana dan tearah dengan maksimal. Kepala Desa Prasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi mempunyai peran sebagai berikut:a. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Inisiator PembangunanBerdasarkan hasil penelitian, kepala desa memiliki peran menjalankan fungsi inisiator pembangunan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi. Fungsi inisiator pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa yakni kepala desa Prasi menjadi tokoh utama dalam menentukan perencanaan pembangunan desa. Namun, kepala desa juga melibatkan perangkat desa dan beberepa perwakilan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran untuk setiap rencana yang telah dibuat kepala desa. Dalam menyampaikan perencanaannya, kepala desa melaksanakan pertemuan setiap tahun dalam membahas program pembangunan tahunan dan setiap bulan dalam membahas progress tentang pembangunan yang telah terlaksana. Pada pertemuan tersebut, kepala desa berperan sebagai pemimpin diskusi. Temuan penelitian ini esuai dengan pernyataan Effendy (1981:24-25) pemimpin sebagai adalah seorang yang demokratis tidak lagi sebagai eksekutif akan tetapi sebagai pemimpin diskusi. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dilaksanakan kepala desa juga memberi arahan dan motivasi agar pembangunan yang telah terncanakan agar berjalan dengan baik sesuai visi dan misi. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:34) bahwa pemimpin dalam menjalankan fungsi instruksi berperan sebagai komunikator yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dijalankan dengan efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanankan perintah.b. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi KonsultasiBerdasarkan temuan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi konsultasi dapat dilakukan secara langsung kepada kepala desa atau dapat diwakilkan melalui perangkat-perangkat desa dengan komunikasi dua arah. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi konsultasi menurut Rivai & Deddy (2009:35) yakni Fungsi yang bersifat komunikasi dua arah, dalam menentukan keputusan pemimpin masih memerlukan pertimbangan dan konsultasi dengan bawahannya agar mendapatkan masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang akan ditetapkan.c. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi PengendalianBerdasarkan hasil penelitian, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pengendalian sangat diperlukan agar partisipasi masyarakat menjadi terarah dan mencapai tujuan yang dinginkan. Fungsi pengendalian telah diterapkan dengan baik oleh Kepala desa Prasi. Hal ini diwujudkan dengan adanya bimbingan, koordinasi, pengarahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala desa Prasi.Hal tersebut sesuai dengan fungsi pengendalian menurut Rivai & Deddy (2009:35) bahwa pemimpin mampu mengatur aktivitas bawahannya secara terarah untuk mencapai tujuan secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkakan melalui kegiatan bimbingan. Pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Tujuan dari fungsi ini agar seorang pemimpin tidak hanya memiliki perintah sebagai pemberi perintah saja melainkan sebagai pengendali dan penanggung jawab dari seluruh partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan Desa Prasi. Tujuan dari pengendalian kepala desa adalah untuk mengaktifkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksanan pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi penelitian pembangunan jalan lingkungan dan perairan sawah pada setiap dusun di Desa Prasi. d. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi DelegasiBerdasarkan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala Desa dalam menjalankan fungsi delegasi dilakukan untuk memaksimalkan tugas dari masing-masing perangkat desa. Kepala desa memberikan mandat atau kepercayaan kepada masing masing perangkat desa maupun masyarakat dalam menjalanakan tugas yang telah di amanahkan oleh kepala desa dan telah disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:35) yakni fungsi delegasi dilaksanankan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan kepada orang-orang yang diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Namun pemberian mandat atau tugas tersebut tetap berada dibawah tanggung jawab kepala desa. Sehingga, perlu adanya pelaporan agar kepala desa tetap dapat memantau jalannya program untuk kepentingan Desa Prasi. 2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo a. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa PrasiPembangunan fisik desa merupakan pembangunan yang meliputi pembagunan terhadap sarana dan prasarana pemerintahan desa seperti jalan jembatan irigasi dan sebagainya. Sesuai dengan pernyataan Mahdi dalam Rivai & Deddy (2009:108) pembangunan fisik diwujudkan dengan mempergunakan tenaga dan anggota tubuh dalam berbagai kegiatan organisasi yang memerlukannya. Pembangunan fisik harus melibatkan masyarakat desa, karena setiap desa harus mempunyai sistem yaitu “Padat Karya”. Masyarakat yang kurang mampu atau pra sejahtera juga diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa walaupun tidak memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan. Sebelum melakukan pembangunan, masyarakat yang berpartisipasi akan disosialisasi oleh kepala desa dan beberapa perangkat desa untuk mengetahui konsep rancangan pembangunan desa. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Dwiningrum (2009: 39) yang menyebutkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.Terdapat banyak program kerja dalam bidang pembangunan yang telah terealisasikan dan juga belum terealisasikan. Semua pembangunan memperoleh dana dari pendapatan tahunan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan juga pendapatan asli desa seperti BUMDes. Program utama dari pemerintahan Kepala desa Bapak Adnan adalah Rabat beton atau jalan lingkungan. Selain itu, Program besar dalam bidang pembangunan fisik yang melibatkan parisipasi masyarakat adalah perbaikan Irigasi dan bantuan gratis perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut sesuai dengan pembangunan desa yang diatur PERMENDAGRI nomor 114 pasal 6 yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan kondisi desa yang masih membutuhkan jalan yang layak ke beberapa pemukiman penduduk dan masih terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni.Selain program utama desa diatas, terdapat pula pembangunan kecil dan rutin diadakan di setiap RT dan RW atau setiap dusun. Sehingga dapat disimpulkan, partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa Prasi sudah cukup maksimal dengan menyesuaikan kondisi fisik desa. Hal tersebut juga didukung oleh adanya sistem padat karya.yang merupakan sistem pembangunan desa dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat asli Desa Prasi. b. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Non-Fisik Desa PrasiPartisipasi masyarakat di bidang pembangunan non-fisik desa ditentukan sesuai kemampuan dalam bidang bidang tertentu. Menurut pernyataan Mahdi dalam Rivai & Deddy (2009:109) pembangunan non fisik biasanya lebih banyak dilakukan anggota organisasi dalam menunjang suatu kegiatan kepemimpinan. Oleh karena itu pembangunan non fisik lebih fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam bidang-bidang tertentu. 1) Bidang kesehatanPartisipasi masyarakat di bidang kesehatan, yakni dengan adanya organisasi Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) Bina keluarga balita (BKB). Bina keluarga balita beranggotakan Masyarakat yang ahli dalam kesehatan sedangngkan Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) yang berasal ibu-ibu dari dusun- dusun di desa Prasi.Partisipasi pembangunan non fisik desa dalam bidang kesehatan telah dimaksimalkan dengan dibentuknya Bina keluarga balita (BKB) dan adanya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang khusus mengkoordinir jalannya posyandu balita maupun lansia. Selain posyandu, seringpula diadakan penyuluhan tentang kesehatan khusunya ibu dan anak. Anggota dari PKK terdiri dari perempuaan atau ibu-ibu yang berasal dari dusun yang berbeda di desa Prasi. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi dari masyarakat khusunya pada pembangunan non fisik bidang kesehatan. Namun kegiatan yang ada dalam PKK kurang baik dikarenakan selama ini masih fokus terhadap bidang kesehatan saja. Adanya PKK dan BKB telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 114 pasal 6 yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yakni dengan program POSYANDU. Selain itu, hal tersebut untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat khususnya peningkatan kapasitas masyarakat. 2) Bidang pendidikanPartisipasi masyarakat di bidang pendidikan, adalah dengan tersebarnya Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang tersebar disetiap dusun. Sekolah PAUD yang tersebar di seluruh dusun bertujuan untuk memaksimalkan pendidikan setiap anak yang ada di dusun tersebut. Partisipasi pembangunan non fisik dalam bidang pendidikan hanya berupa persebaran PAUD untuk setiap dusun. Selain itu, Tenaga pendidik atau guru adalah masyarakat asli Desa Prasi untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memajukan pembangunan fisik khususnya dalam bidang pendidikan. Temuan penelitian ini Sesuai PERMENDAGRI Nomor 114 tahun 2014 dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan desa Desa Prasi hanya membangun Pendidikan Anak Usia Dini, sedangkan program program yang ditentukan PERMENDAGRI yang ainnya seperti taman bacaan masyarakat, balai pelatihan belajar masyarakat belum terlaksana. 3) Bidang KeagamaanPartisipasi masyarakat di bidang keagamaan, adalah dengan dilakukannya acara rutinan seperti pengajian untuk jamaat perempuan dan jamaat laki-laki. Selain itu Desa Prasi setiap tahun melakukan selamatan desa untuk menambah rasa syukur masyarakat Desa Prasi. Pembangunan non fisik dalam bidang keagamaan dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin setiap minggu berupa pengajian khusus muslim dan muslimah yang ada di setiap dusun. Selain kegiatan rutin setiap minggu, juga ada kegiatan desa yang bertujuan untuk menambah rasa syukur dan ketaqwaan kepada Allah SWT yaitu bernama “Kadisa” atau selamten desa yang dilakukan di lapangan Desa Prasi. Temuan penelitian ini Sesuai PERMENDAGRI Nomor 114 tahun 2014 yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan untuk menjaga kerukunan dan ketentraman antar masyarakat Desa Prasi sebagai umat yang beragama. 4) Bidang SosialPartisipasi masyarakat di bidang sosial adalah dengan adanya pemuda atau masyarakat yang ikut masuk menjadi anggota Karang taruna. Karang taruna merupakan organisasi sosial yang di kelola oleh pemuda-pemuda desa. Orgnisasi sosial pemuda Karang Taruna Desa Prasi termasuk organisasi yang pasif dalam kegiatan sosial. Namun, dalam kegiatan keolahragaan antar desa, persahabatan, karang taruna Desa Prasi juga ikut berpartisipasi.Partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik telah sesuai dengan misi Desa Prasi yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, semangat gotong royong dan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subyek dalam setiap program pembangunan sehingga masyarakat lebih aktif dalam memberikan dukungan, partisipasi dan peran sertanya. Pemberdayaan masyarakat yang telah memiliki kemampuan khusunya pada bidang-bidang pembangunan non-fisik desa telah maksimal untuk meningkatkan kualitan sumber daya manusia di Desa Prasi. 3. Kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo a. Adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desaKendala yang dihadapi kepala desa Prasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat adalah dengan adanya pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan yang diperoleh setelah ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Prasi. Hal tersbut menjadi salah satu faktor yang membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan d