Penerapan Pendidikan Pancasila Untuk Menciptakan Generasi Anti Terorisme

Penerapan Pendidikan Pancasila Untuk Menciptakan Generasi Anti TerorismeRadita Dwi Rara Santi Universitas Negeri MalangEmail: raditad.hknc@gmail.comAbstrak: Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah terorisme yang ada dalam generasi muda. Solusi tersebut adalah dengan menerapkan Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila pada umumnya diajarkan di sekolah secara menyeluruh. Hasil akhir dari Pendidikan Pancasila ini adalah pemahaman mengenai pentingnya Pendidikan Pancasila untuk mengatasi penyebaran aksi terorisme dalam lingkup generasi muda yang ada di Indonesia. PENDAHULUANKeadaan di Indonesia saat ini sedang terganggu dengan semakin maraknya tindak kriminal yang meresahkan bagi masyarakat dan negara. Salah satu tindak kriminal itu adalah adanya aksi terorisme. Viva.co.id (6 Maret 2015) melansir bahwa sebanyak 950 orang terlibat dalam terorisme di Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Sebanyak 96 orang meninggal di tempat kejadian perkara, 12 orang merupakan pelaku bom bunuh diri, 3 orang telah dieksekusi mati, dan 74 orang dikembalikan karena bukti-bukti yang dimiliki belum lengkap. Selain itu, sebanyak 19 orang masih dalam proses penyidikan, dan 17 orang sudah dalam proses sidang. Adanya berbagai konflik yang terjadi di masyarakat menjadikan aksi terorisme semakin bertambah dari tahun ke tahun.Menurut Knet Lyne Out (dalam Wibisono, 2012), “terorisme ialah sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material”. Sedangkan Ezzat A. Fattah (dalam Hakim, 2004) menerangkan bahwa teror berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti tindakan untuk membuat orang lain merasa takut. Maka terorisme yang terjadi merupakan suatu aksi yang mempengaruhi psikologis masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mau bergabung dengan para teroris untuk melancarkan aksinya. Adapun ciri-ciri dari terorisme menurut Amalya (dalam Hakim, 2004) antara lain: (1) terorisme menggunakan kekerasan dan ancaman; (2) pelakunya meliputi kaum revolusioner ataupun pejahat politik ang dapat beroperasi sendiri maupun kelompok dan dapat bermotif pribadi atau kelompok; (3) kegiatan terorisme ditujukan pada pemerintahan kelompok, klas, atau partai politik tertentu.Adanya aksi terorisme membuat tatanan kehidupan masyarakat terutama di Indonesia menjadi terganggu. Masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman. Sementara itu, terorisme terjadi karena adanya beberapa aspek yang meliputi: (1) adnaya konflik etnis dari masyarakat yang multikultural; (2) adanya konflik agama baik itu yang terjadi sesama agama maupun antar agama; (3) adanya konflik ideologis karena dalam beberapa kelompok tidak mau menerima ideologi yang ada di negaranya; dan (4) adanya indikator kemiskinan menjadikan seseorang nekat melakukan aksi terorisme. Apabila tidak ada upaya yang nyata untuk menghilangkan terorisme, maka tindakan terorisme akan semakin meningkat dan akan menimbulkan dampak yang luar biasa dalam suatu negara. Dampak tersebut dapat berupa rusaknya sendi-sendi politik dalam suatu negara. Selain berdampak pada tatanan perplitika, aksi terorisme juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat menajdi tertekan, merasa tidak aman dan merasa khawatir. Selain mengganggu psikis dari masyarakat, terorisme juga mengganggu kehidupan ekonomi serta mengikis nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Terorisme yang mengatasnamakan agama dalam menjalankan aksinya akan membuat agama menjadi bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan.Diperlukan adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tentang terorisme ini, baik itu upaya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Aksi terorisme dikhawatirkan akan menjalar pada generasi muda bangsa. Untuk menciptakan generasi muda anti terorisme diperlukan penerapan Pendidikan Pancasila sejak usia dini. Dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Pendidikan Pancasila perlu dipelajari, dihayati, dan diterapkan bagi para generasi muda agar tidak terjerumus dalam aksi terorisme. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai penerapan Pendidikan Pancasila untuk menciptakan generasi anti terorisme. BAHASANPada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar Pendidikan Pancasila, (2) Langkah-langkah penerapan Pendidikan Pancasila, serta (3) kelebihan dan kekurangan Pendidikan Pancasila.1. Konsep Dasar Pendidikan PancasilaPancasila merupakan suatu identitas Negara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Hakim (2016) fungsi-fungsi Pancasila, antara lain: (1) sebagai kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan Bangsa Indonesia yang bersifat khas yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain; (2) sebagai jiwa dan moral Bangsa Indonesia, artinya Pancasila merupakan jiwanya Bangsa Indonesia, (3) sebagai perjanjian luhur, maksudnya Pancasila merupakan hasil perjanjian dari wakil-wakil rakyat yang mengesahkan perjanjian; (4) sebagai falsafah yang mempersatukan Bangsa Indonesia, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sarana yang ‘ampuh’ untuk mempersatukan Bangsa Indonesia; dan (5) sebagai ideology Negara dan bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila itu merupakan prinsip yang mengantarkan bangsa Indonesia dalam mengerjar cita-cita nasionalnya.Pendidikan Pancasila merupakan suatu pendidikan nilai-nilai yang digunakan untuk membentuk perilaku yang positif pada diri manusia agar segala tindakannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Setijo, 2006). Pada dasarnya segala perilaku manusia sebagai warga negara Indonesia harus berpedoman terhadap Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara bangsa yang telah sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam bermasyarakat.Di zaman yang telah modern ini, Pendidikan Pancasila diajarkan untuk membuat generasi muda tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kaelan (2010) menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki hal-hal sebagai berikut: (1) memiliki kemampuan mengambil sikap penuh tanggungjawab sesuai hati nurani; (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah dan memecahkannya demi tercapai kesejahteraan; (3) mengenali perubahan dan perkembangan teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan; serta (4) memiliki kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa agar tercipta persatuan di Indonesia. Dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/KEP/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila menitikberatkan pada pembentukan moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendukung perilaku kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama dan menyatukan perbedaan pemikiran yang digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila generasi muda dapat memecahkan permasalahan dengan berpedoman kepada Pancasila, sehingga solusi yang ada tidak akan menyimpang dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.2. Langkah-langkah Penerapan Pendidikan PancasilaSaat ini telah banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi aksi terorisme. Upaya-upaya tersebut mulai dari sosialisasi terhadap bahaya terorisme hingga adanya badan untuk menangkap para teroris. Namun upaya yang telah dilakukan tersebut dalam kenyataannya belum mampu mengatasi terorisme secara maksimal. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan tidak langsung berkenaan dengan individu. Oleh karena itulah diperlukan Pendidikan Pancasila yang mampu memproteksi diri dari aksi terorisme. Langkah-langkah penerapan Pendidikan Pancasila ini dijabarkan secara rinci sebagai berikut:a. Langkah Pemberian PengetahuanPemberian pengetahuan berarti memberikan pengetahuan secara lengkap tentang Pancasila yang akan digunakan untuk membendung aksi terorisme di kalangan generasi muda. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang digunakan sebagai patokan dalam bertindak bagi tiap individu. Pancasila merupakan ideologi yang telah baik dan benar untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Kaelan sebagaimana dikutip oleh Wiyono (2013) melakukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila sebagai dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah merupakan suatu imperative yuridis dan imperative politis. Karena dalam kehidupan kenegaraan, pancasila adalah dasar filsafat Negara baik secara yuridis maupun secara politis. Penerapan pendidikan mengenai Pancasila ini dapat dilakukan dalam lembaga formal seperti sekolah yang diberikan melalui mata pelajaran PPKn.Secara khusus tujuan mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah antara lain: (1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; (2) memiliki pemahaman yang utuh mengenai UUD NRI 1945; (3) berfikir kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki patriotisme yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta (4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggungjawab sebagai warga negara Indonesia.b. Langkah Pemberian PengetahuanDalam suatu sekolah, pengimplementasian Pendidikan Pancasila yang dapat dilakuakan adalah dengan menggunakan metode diskusi yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu: (1) membentuk kelompok diskusi; (2) menentukan permasalahan, serta (3) melaksanakan diskusi. Membentuk kelompok diskusi maksudnya ialah dalam setiap kelas dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk nantinya mendiskusikan permasalahan yang berkenaan dengan topik Pancasila.Langkah yang dilakukan setelah membentuk kelompok diskusi adalah dengan menentukan permasalahan. Permasalahan yang akan didiskusikan berkenaan dengan Pancasila , misalnya saja mengenai kasus terorisme yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.Langkah ketiga yaitu melaksanakan diskusi. Pelaksanaan diskusi dilaksanakan sesuai permasalahan yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Masing-masing diharuskan memberikan opini terhadap permasalahan tersebut dan menganalisis mengenai permasalahan terorisme yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu.c. Langkah EvaluasiEvaluasi ini diartikan sebagai review atau penilaian terhadap kegiatan diskusi yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan memberi penilaian terhadap pemahaman menganalisa permasalahan terorisme. Selain itu juga memberikan pemahaman untuk menghindari aksi terorisme dengan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.3. Kelebihan dan Kekurangan Nilai Nilai PancasilaMarcomm.binu.ac.id (2015) melansir bahwa Pendidikan Pancasila memiliki kelebihan, antara lain: (1) Pendidikan Pancasila digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan metode dan evaluasi pembelajaran; (2) membangun kesadaran generasi muda terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara; serta (3) membangun generasi muda yang demokratis dan terdidik sesuai nilai-nilai Pancasila. Melalui Pendidikan Pancasila generasi muda akan melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila.Pada dasarnya, Pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan sejak dini. Namun, dalam pembelajarannya Pendidikan Pancasila tidak mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan Pendidikan Pancasila hanya terbatas pada proses hafalan.  SIMPULAN DAN SARANBerdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut. Simpulan Pendidikan Pancasila merupakan bentuk pendidikan mengenai suatu pembentukan tindakan yang bernilai positif pada diri peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pendidikan Pancasila penting diterapkan sejak usia dini karena dengan Pendidikan Pancasila masyarakat mampu mengenali perubahan dan perkembangan yang ada serta mampu memecahkan masalah sesuai dengan pedoman Pancasila. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu, dengan Pendidikan Pancasila masyarakat tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.Pendidikan Pancasila pada umumnya diajarkan dalam Pendidikan formal yaitu sekolah dengan melalui pemberian pembelajaran PPKn. Untuk merealisasikan Pendidikan Pancasila dapat dimulai dengan memberikan sejumlah pengetahuan tentang makna dari Pancasila kepada peserta didik yang ada di sekolah. Selanjutnya melakukan pengimplementasian pengetahuan dengan membentuk peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Tahap akhir ialag mengevaluasi dengan memberikan penilaian terhadap hasil pemahaman diskusi peserta didik dan memberikan pengetahuan untuk menghindari terorisme.Dalam melakukan perubahan metode dan evaluasi dalam pembelajaran diperluka adanya Pendidikan Pancasila, karena Pendidikan Pancasila dapat membangun peserta didik yang lebih demokratis sesuai Pancasila. Namun pemberan Pendidikan Pancasila tidak mudah dilakukan karena Pendidikan Pancasila hanya menggunakan metode hafalan dalam pembelajarannya di sekolah, sehingga sulit untuk menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat.Saran Mengingat aksi terorisme di Indonesia yang semakin meningkat, disarankan kepada guru yang memberikan Pendidikan Pancasila dalam lembaga formal dapat menggunakan metode baru dalam menyampaikan materi.  Selain guru yang ditekankan untuk memberikan Pendidikan Pancasil diperlukan pula peran pemerintah untuk mencegah terorisme masuk di kawasan Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa memperketat penjagaan wilayah Indonesia dan mendisiplinkan badan yang menangani kasus terorisme. DAFTAR RUJUKANAl Hakim. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia. Malang: MadaniHakim, Luqman. 2004. Terorisme di Indonesia. Surakarta: Forum Studi Islam SurakartaKaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta:Paradigma Setijo, Pandji. 2006. Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: PT GrasindoWibowo, Ari. 2012. Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Yogyakarta: Graha IlmuWiyono, Suko. 2013. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang PressUU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan termuat dalam SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/KEP/2003. (Online). (http://31610013.blog.unikum.ac.id/landasan-dan-tujuan.15a). Diakses 10 Februari 2019www.m.news.viva.co.idwww.marcomm.binus.a.i