PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA NGEMBAL KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA NGEMBAL KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG Diana Eka Mei Novitasari PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Email Koresponden : ekadiana942@gmail.com Abstrak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu masyarakat yang tegolong miskin dalam jangka waktu kepesertaan 6 tahun sehingga adanya program ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan bersyarat yang memiliki komponen bagi peserta PKH, komponen tersebut antara lain bagi pendidikan anak atau kesehatan. Sistem pencairan bantuan yang diberikan kepada peserta PKH dilakukan empat tahap dalam setahun, yang dibayarkan 3 bulan sekali dalam tiap tahunnya. Setiap peserta PKH wajib memiliki tanggug jawab untuk ikut serta dalam pemberdayaan skill dan juga pendampingan. Namun, terdapat juga peserta PKH yang enggan untuk menghadiri kegiatan wajib tersebut dengan alasan kerja, sehingga menjadi kesulitan tersendiri bagi pendamping dalam membina peserta PKH. Pendamping PKH juga harus terlibat aktif memotivasi peserta agar mereka mampu hidup mandiri apabila dikemudian hari sudah tidak mendapatkan bantuan PKH. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemisinan di Desa Ngembal. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan (1) bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (2) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (3) kendala Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (4) solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh peneliti ialah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari perangkat Desa Ngembal, pendamping PKH Desa Ngembal, serta peserta PKH Desa Ngembal sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku RPJM Desa, Buku pedoman PKH, dokumen kepesertaan PKH. Instrumen peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan teori Miles Huberman yakni dengan cara mereduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan verifikasi data. Kegiatan keabsahan temuan dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program Keluarga Harapan (PKH) program bantuan bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) (2) Pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijalankan dengan optimal, hal ini sesuai dengan prinsip bantuan dalam PKH yang mengadakan kegiatan usaha mandiri maupun pendampingan rutin tiap bulan (3) kendala yang dihadapi terletak pada beberapa sumber daya manusia dan juga pemberdayaan masyarakat yang sulit untuk berfikir maju dan mandiri (4) solusi yang dilakukan untuk menanggulangi kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan pendataan ulang terhadap data peserta PKH serta senantiasa melakukan inovasi terhadap usaha peserta PKH. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pendamping PKH untuk senantiasa memberikan inovasi serta semangat dalam mendampingi peserta PKH dalam pemberian materi yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan peserta PKH. Perangkat desa beserta peserta PKH untuk turut berpartisipasi melalui pengadaan penyuluhan mengenai arti penting kesehatan dan pendidikan. Kata Kunci : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Menanggulangi Kemiskinan. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia salah satu negara yang sangat luas dan termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Priatmojo (2017), Indonesia memiliki 17.500 pulau pada tahun 2017 dengan populasi lebih dari 257 juta jiwa. Negara Indonesia menempati peringkat ke empat penduduk terbanyak di dunia (Usodo, 2017). Menjadi negara yang multikultural menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama negara Indonesia adalah persoalan kemiskinan. Tantangan lain yang dihadapi yakni adanya pelaksanaan program penanggu-langan kemiskinan yang berjalan kurang lancar. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan yakni masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat serta munculnya berbagai masalah sosial mendasar (Mustopadidjaja, 2012:359). Pemerintah adalah faktor yang berperan penting dalam menang-gulangi kemiskinan. Baik buruknya suatu program penanggulangan kemiskinan bergantung dari kualitas sistem yang digunakan. Abdussalam (2015:97), bahwa perubahan kualitas pelayananan, menjadi lebih baik atau buruk akan berdampak secara langsung kepada masyarakat dimana kehidupanya sehari-hari tergantung dari apa yang diberikan oleh Pemerintah kepada warganya. Hal tersebut mengingat Pemerintah adalah sandaran utama dalam menen-tukan kebijakan-kebijakan negara, maka setiap kebijakan yang diambil seharusnya adalah untuk kepentingan umum, kesejahteraan dan keamanan rakyat bukan untuk kepentingan diluar hal tersebut. Salah satu tugas Pemerintah melalui Kementerian Sosial yaitu meminimalkan permasalahan kemis-kinan maupun masalah kurangnya kesejahteraan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Pemerintah dengan cara membuat dan mengim-plementasikan program dengan fokus penanggulangan kemiskinan. Pro-gram Pemerintah yang bertujuan menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini difokuskan untuk sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) maupun Keluarga Sangat Miskin (KSM). Menurut Suseti (2011), Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program penang-gulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat dengan beberapa persyaratan yang dikhususkan untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) ataupun Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Berdasarkan Pedoman Umum PKH (2013:19), tujuan dari program PKH adalah membantu masyarakat yang tergolong miskin dalam jangka waktu kepesertaan 6 tahun. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan beberapa ketentuan dan syarat yang berlaku pada setiap penerimanya. Berda-sarkan Departemen Sosial RI (2013:27), persyaratan tersebut antara lain dalam bidang kesehatan seperti ibu hamil, nifas maupun anak balita sedangkan dalam bidang pendidikan seperti wajib memberikan anak pelayanan pendidikan yang baik dengan cara mendaftarkan sekolah. Apabila peserta PKH melanggar persyaratan yang diberikan maka besar bantuan yang diterima dapat dikurangi berdasarkan ketentuan yang mengikatnya. Salah satu daerah yang sedang memfokuskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni di Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Perma-salahan kemiskinan di Desa Ngembal dilatar belakangi akibat banyaknya jumlah pengangguran dan tingkat kesehatan yang tergolong rendah. B. Kajian Pustaka 1. Kemiskinan Kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami oleh setiap negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Jhonson dan Schwartz (dalam Assegaf, 2015:34), mendefinisikan bahwa kemiskinan dari sudut pandang ekonomi yaitu sebagai kurangnya pendapatan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu makananan, pakaian, tempat tinggal, transportasi dan perawatan medis, sehingga dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber penghasilan dinilai sebagai faktor utama dari persoalan kemiskinan. Banyak perspektif yang menjelaskan bentuk-bentuk kemis-kinan. Menurut Jamasy (2004:137), terdapat empat bentuk kemiskinan yang mana setiap bentuk memiliki arti tersendiri. Ke empat bentuk tersebut adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif yang melihat kemiskinan dari segi pendapatan, sementara kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural yang melihat kemiskinan dari segi penyebabnya antara lain: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat juga digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemis-kinan di Indonesia. Adapun dimensi kemiskinan menurut Suharto (2005:133), menyangkut beberapa aspek-aspek sebagai berikut: (1) aspek ekonomi, secara ekonomi kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, (2) aspek politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan dalam pengertiaan ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya, (3) aspek sosial-psikologis, kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan pening-katan produktivitas. 2. Upaya Pananggulangan Ke-miskinan Melalui PKH a. Pengertian PKH Program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan istilah PKH merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk membantu penanggulangan kemis-kinan. Pogram Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pertama kali oleh Indonesia pada tahun 2007 di 7 Provinsi dengan 48 Kabupaten/Kota (Kementerian Sosial, 2015). Selanjutnya mulai tahun 2010 Kementerian Sosial menambah jumlah Provinsi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Kementerian Sosial (2015), pada tahun 2013 Program Keluarga Harapan (PKH) ini kemudian dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Program PKH memberikan bantuan tunjangan uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2016), Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dengan pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menerima bantuan PKH ini diharuskan melaksanakan kewajiban dan persyaratan yang mengikatnya atau bisa disebut dengan Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut bisa berupa kehadiran pada aspek kesehatan (misal bagi ibu hamil atau balita) maupun pendidikan (misal bagi anak usia sekolah). Mengingat Program Keluarga Harapan (PKH) ini terfokus dalam dua komponen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dibidang pendidikan dan kesehatan. b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki fokus tujuan dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2016), tujuan PKH adalah untuk mengurangi atau meminimalkan angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Departemen Sosial RI (2013:35), menyebutkan secara khusus tujuan PKH adalah: (1) meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, (2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM). c. Sasaran Penerima Program Ke-luarga Harapan (PKH) Berdasarkan Departemen Sosial RI (2016:45), Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) sesuai dengan kriteria BPS serta memenuhi salah satu atau beberapa kriteria program, seperti memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak SD yakni usia 7-12 tahun, anak SLTP usia 12-15 tahun, dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Calon penerima Program Keluarga Harapan yang nantinya terpilih wajib menandatangani surat persetujuan mengenai persyaratan dan ketentuan selama peserta PKH menerima bantuan yang wajib dilaksanakan. Berdasarkan Departemen Sosial RI (2013:52), persyaratan tersebut antara lain: (1) membawa anak balita yakni usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH, (2) mendaftarkan anak usia 7-15 tahun atau usia 16-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar dengan kehadiran peserta didik 85 persen dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, (3) bagi ibu hamil wajib memeriksakan kesehatan diri beserta janinnya kefasilitas kesehatan sesuai prosedur kesehatan PKH untuk ibu hamil. Bantuan uang tunai dapat diambil oleh pengurus keluarga yakni ibu atau perempuan dewasa di Kantor Pos terdekat dengan membawa kartu peserta PKH. Pengambilan tersebut tidak dapat diwakilkan oleh siapa saja termasuk anak (TNP2K, 2016). Sebagian dari peserta PKH menerima bantuan melalui rekening (BNI). d. Besaran Bantuan dan Jangka Waktu Kepesertaan PKH Jumlah besarnya bantuan dana tunai yang diterima oleh para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sangatlah bervariasi. Bergantung dari jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik dari segi komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan dana yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) tiap tahunnya bisa saja berganti. Berdasarkan Pedoman Umum PKH oleh Departemen Sosial RI (2016:50), dana tunai tetap yang diterima RTSM atau KSM per-tahun sebesar Rp. 500.000,00 dibayarkan pada tahap penyaluran bantuan pertama, kedua, ketiga dan tahap keempat ialah sisanya, sedangkan rincian bantuan dana tunai per tahun dalam bidang kesehatan dan pendidikan dapat dirinci sebagai berikut, (1) bantuan kesehatan untuk anak dibawah balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas ataupun anak pra sekolah diberikan bantuan dana sebesar Rp. 1000.000,00, (2) untuk bantuan pendidikan anak usia SD sebesar Rp. 450.000,00, anak usia SMP Rp. 750.000,00, anak usia SMA sebesar Rp. 1000.000,00. Bantuan minimun yang diterima oleh KSM sebesar Rp. 950.000,00 sedangkan bantuan maksimum per KSM sebesar Rp. 3.700.000,00. e. Hak, Kewajiban dan Sanksi Penerima PKH Berdasarkan Pedoman Umum PKH menurut Departemen Sosial RI (2013:20), peserta PKH memiliki kewajiban untuk mamatuhi semua persyaratan di bidang kesehatan dan pendidikan. Persyaratan di bidang kesehatan sendiri terdapat dua kategori yang wajib dipenuhi yakni kategori kesehatan anak dan kategori persyaratan ibu hamil/nifas. Pertama, kategori persyaratan dibidang kesehatan anak antara lain meliputi: (1) anak usia 0-28 hari (neonatus) wajib diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali, (2) anak usia 0-11 bulan wajib di imunisasi lengkap (BCG, Polio, Campak, DPT, Hepatitis B) serta ditimbang berat badannya secara rutin dalam setiap bulan, (3) anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus, (4) anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya rutin setiap 3 bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD atau Early Childhood Education) apabila di tempat tinggal terdekat terdapat fasilitas PAUD. Kedua, kategori persyaratan di bidang kesehatan ibu hamil dan ibu nifas juga wajib dilaksanakan oleh penerima PKH. Berdasarkan Pedoman Umum PKH (2013:21) persyaratan tersebut antara lain: (1) ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, (2) selama masa kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe, (3) ibu nifas harus diperiksa kesehatannya setidaknya 3 kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan. Kewajiban penerima bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan harus mematuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Menurut Departemen Sosial RI (2013:20), dalam pedoman umum PKH persyaratan tersebut antara lain: (1) peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun wajib untuk didaftarkan pada lembaga pendidikan dasar dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan, (2) bagi anak pe-nyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB, (3) peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan satuan pendidikan reguler atau non reguler, (4) anak peserta PKH yang bekerja atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut wajib mengikuti program remedial, (5) bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. f. Pola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pola penyaluran dana atau mekanisme pembayaran bantuan dana tunai Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa yang tergolong Keluarga Sangat Miskin (KSM), baik oleh nenek, bibi atau kakak perempuan yang disebut sebagai pengurus Pengurus Keluarga. Berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemis-kinan/TNP2K (2016), ternyata dana bantuan yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan penerima bantuan. Akan tetapi pengecualian dari ketentuan tersebut dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sangat Miskin (KSM) diberikan Kartu Peserta PKH. Dana bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan persyaratan membawa Kartu Peserta PKH dengan catatan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun termasuk anak. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BNI). METODE PENELITIAN a. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan peneliti dengan tujuan ingin memberikan hasil penelitian secara detail mengenai fenomena yang sulit untuk disampaikan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dirasa paling efektif dan sesuai untuk digunakan peneliti. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Creswell (dalam Ahmadi, 2014:12), penelitian kualitatif dilakukan oleh orang-orang (peneliti) yang ingin melakukan hal-hal berikut: (1) berkomitmen terhadap waktu yang lama dilapangan; (2) terlibat dalam proses analisis data yang kompleks dan menghabiskan waktu lama; (3) menulis halaman yang panjang karena bukti harus menyokong tuntutan-tuntutan; (4) berpartisispasi dalam suatu bentuk penelitian sosial. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif karena peneliti ingin memaparkan dan menjelaskan gambaram umum mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Moleong (2015:46), data dapat berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, catatan, tulisan di media massa atau penelaahan dan dokumen resmi lainnya. Data deskriptif yang ditulis berupa kata-kata melalui dokumentasi arsip atau data pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan didukung kelengkapan naskah wa-wancara dibuktikan dengan foto sewaktu rekaman dan wawancara. b. Kehadiran Peneliti Kehadiran peneliti dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Peneliti diharapkan mampu mendapatkan data yang valid, disamping itu prosedur terhadap hal yang diteliti harus sepenuhnya diketahui oleh peneliti. Terlebih penelitian ini bersifat kualitatif, maka peneliti diharuskan menjadi pengamat langsung terhadap penelitian sehingga informasi yang akurat dan terpercaya dapat didefinisikan oleh peneliti. Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data (PPKI, 2010:31). Penelitian kualitatif, peran utama ialah peneliti atau tim peneliti dalam proses penelitian (Ahmadi, 2014:21). Oleh karena itu kehadiran peneliti dilokasi penelitian mutlak diperlukan karena peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data dan pengumpul informasi dari hasil penelitian yakni dengan cara penelitian terbuka. c. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan sebagai pertimbangan: Peneliti lebih memilih Desa Ngembal Kecamatan Wajak karena menurut peneliti masih mendengar banyak keluh kesah masyarakat mengenai program penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah desa yang dirasa kurang tepat sasaran dan tidak tepat guna. Desa Ngembal tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan yang dirasa cukup tinggi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian didaerahnya, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum kemiskinan di Desa Ngembal, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta dampak bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kehidupan keluarga miskin di Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. d. Sumber Data Menutut Sugiyono (2010:137) terdapat sumber data primer dan sekunder. Data primer bisa didapat dari orang sebagai informan secara langsung sedangkan data sekunder beras