KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA SIDODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA SIDODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO Faiz Zainul Ikhsan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No.5 Malang Email:fafaelfaza@gmail.comAbstrak Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang dalam Bahasa Inggris yakni performance, dan kerap di Indonesiakan dengan kata performa. Mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yag baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal. Jika sebuah organisasi memiliki karyawan yang memiliki skill yang baik, maka tujuan dari suatu organisasi akan sesuai dengan apa yang diharapkan karena kinerja karyawan yang sangat baik. Disisi lain kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) program kerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan pembangunan,(2) aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo,(3) kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,(4) hambatan apa saja yang ditemui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo saat melaksanakan fungsi pengawasan dan penampung sekaligus penyalur aspirasi masyarakat,(5) solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap hambatan ketika melaksanakan fungsi pengawasan dan penampung sekaligus penyalur aspirasi masyarakat Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau masyarakat dan perilaku yang dapat diambil. Sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Sumber data peneliti yaitu informan, peristiwa, dokumentasi. Informan tersebut yaitu Hartono (kades), Rahmad (ketua BPD), Haryanto (wakil ketua BPD), Novianto (kasun alasmalang), Saffan (tokoh masyarakat). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan menggunakan teknik trianggulasi. Temuan penelitian ini adalah:(1) Program kerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yaitu pertama, membahas dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada disetiap dusun, kedua, menampung aspirasi masyarakat Desa Sidodadi di setiap dusun, ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan desa dan drainase.menampung aspirasi masyarakat yang ada di setiap dusun mengenai pembangunan desa, serta melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sidodadi.(2) Aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo meliputi permintaan akses jalan desa, pembangunan drainase, fasilitas olahraga dan pembangunan rumah bagi warga kurang mampu. Aspirasi masyarakat desa pada pemerintah sebelumnya yang pada saat itu sudah cukup baik dalam menyampaikan keluhannya, namun tidak diimbangi dengan kinerja yang baik dari pemerintah desa khususnya BPD. Pada pemerintah sekarang, dengan cara yang dilakukan oleh BPD, masyarakat cukup antusias dalam menyampaikan pandangan mereka mengenai pembangunan yang ada di desa.(3) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah dengan cara memanfaatkan kegiatan keagamaan masyarakat desa dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta untuk mengetahui persoalan yang ada dilapangan. BPD Desa Sidodadi menempatkan anggota nya untuk mendatangi kegiatan keagamaan warga sehingga dengan cara itu masyarakat lebih dekat lagi dengan pemimpinnya dan mudah untuk menyampaikan keluhan maupun permintaan warga desa.(4) Hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan kinerja di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu kinerja yang masih lambat dari anggota BPD dalam merespon aspirasi warga desa, sarana dan prasarana pendukung kinerja BPD yang masih kurang dan gaji yang diterima oleh BPD dinilai masih terlalu kecil.(5) Solusi yang dilakukan Badan Permusyawaratn Desa (BPD) dalam menyelesaikan permasalahan hambatan kinerja di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu melakukan musyawarah dengan anggota BPD atau jika hal tersebut berkaitan dengan kinerja yang buruk dari individu, maka akan dilakukan teguran terhadap yang bersangkutan, mengenai gaji BPD melalui pemerintah desa masih mengusulkan kenaikan gaji BPD kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan sarana serta prasarana yang kurang sedang diusahakan untuk melakukan pembelian namun pembelian tersebut bertahap. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan:(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat. Tidak hanya memanfaatkan kegiatan keagamaan masyarakat dalam mengetahui permasalahan dilapangan, namun juga bisa memanfaatkan kegiatan masyarakatt yang lain untuk mendengarkan keluhan dan saran dari warga.(2) Bagi Pemerintah Desa Sidodadi untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di kantor desa, guna menunjang kinerja dari aparatur pemerintah desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena sarana di ruang kerja bagi anggota BPD dinilai masih kurang terutama mengenai alat elektronik yaitu komputer yang jumlahnya masih kurang.(3) Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo hendaknya lebih memperhatikan jalannya pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Probolinggo, terutama anggaran bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena anggaran yang selama ini diberikan dinilai masih kurang. Sebagai mitra Kepala Desa, BPD dinilai berhak menerima pendapatan yang sama dengan Kepala Desa karena memiliki kedudukan yang sama.(4) masyarakat Desa Sidodadi hendaknya membantu serta bekerja sama dengan BPD dalam menyampaikan aspirasinya. Dengan saran dan kritik dari masyarakat, diharapkan BPD dapat bekerja dengan lebih baik lagi sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Kata kunci: kinerja, Badan Pernusyawaratan Desa, pembangunan, aspirasi masyarakat PENDAHULUAN Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu pijakan utama dalam penetapan strategi kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik itu berupa infrastruktur maupun pelayanan yang baik kepada masyarakat. Makna kesejahteraan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang meliputi beberapa dimensi.Pertama di bidang politik, diarahkan kepada sistem pembinaan politik di daerah yang dinamis dan demokratis.Kedua di bidang ekonomi, diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan, serta jasa dengan menghindari praktik monopoli, kolusi, dan nepotisme.Ketiga di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan angka pertumbuhan penduduk yang berkualitas baik.Keempat di bidang agama, diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan beragama sehingga dapat menjamin kebebasan kepada para pemeluknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.Kelima di bidang hukum dan keamanan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas ketaatan dan kepatuhan masyarakat kepada hukum nasional maupun hukum adat yang ada di desa setempat sehingga dapat menjamin keteraturan dan ketertiban, serta dapat menciptakan rasa aman guna menunjang kesejahteraan umum. Keseriusan pemerintah untuk menjadikan desa di Indonesia lebih maju lagi tergambarkan dalam kebijakannya dengan mengeluarkan Dana Desa. Dana Desa ini merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang di transfer melaluli Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Suparno (2001:46) mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya diserahkan kepada kemampua masyarakat desa itu sendiri. Namun pada kenyataannya pemberian bantuan pemerintah pusat tersebut tidak diimbangi dengan kinerja aparatur pemerintahan desa yang baik, dalam prakteknya masih banyak desa di Indonesia yang belum berkembang meskipun telah diberikan bantuan dana desa karena kinerja aparatur desa nya yang buruk. Aparatur pemerintahan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi mitra kepala desa dalam mengetahui permasalahan yang di alami masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas salah satunya yaitu menyerap, menampung, menghimpung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif yang sangat sentral perananannya terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, dengan peranannya dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya bersama kepala desa, dapat menjadi sebuah program kerja yang disusun bersama pemerintah desa guna melaksanakan pembangunan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejatinya akan mempercepat pelaksanaan pembangunan bersama pemerintah desa yang telah di programkan oleh pemerintah pusat, bukan untuk memperlambat pelaksanaan pembangunan di desa. Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab XI bagian ketiga Pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan kedudukan kepala desa dan BPD di dalam penjelasan UndangUndang Desa tentang Kelembagaan Desa yang antara lain mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat. Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam Undang-Undang ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonformal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutantuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial, politik, ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah Undang-Undang tidak berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat). Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. LANDASAN TEORI Pengertian Kinerja Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang dalam Bahasa Inggris yakni performance, dan kerap di Indonesiakan dengan kata performa (Wirawan, 2009). Mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yag baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal (Simamora, 1997:339). Jika sebuah organisasi memiliki karyawan yang memiliki skill yang baik, maka tujuan dari suatu organisasi akan sesuai dengan apa yang diharapkan karena kinerja karyawan yang sangat baik. Disisi lain kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya (Mangkunegara, 2006: 67) Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan, kinerja adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok manusia untuk merefresentasikan tujuan dari individu ataupun kelompok manusia tersebut. Mengingat BPD adalah suatu organisasi politik ataupun lembaga politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, di atur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014. Maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun sekelompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahtraan masyarakat desa dapat dirasakan. Indikator Pengukuran Kinerja Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1999) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang umum digunakan dalam hal mengukur kinerja yaitu:a. Indikator kinerja input, Indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, serta kebijakan.b. Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan sesuatu yang diharapkan lansung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.c. Indikator kinerja outcome. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah.d. Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.e. Indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Kinerja sendiri oleh Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:11) dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Kinerja organisasi dan kinerja individu biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan kinerja proses biasanya digunakan oleh pelaku industri untuk mengukur sejauh mana proses pembuatan suatu produk mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan hingga menjadi sebuah prodak. Mengingat BPD adalah sebuah kelembagaan politik atau organisasi politik penulis penulis beranggapan bahwa pengukuran menggunakan kinerja organisasi akan lebih efektif digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang (BPKP, 2000:11). Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila dilakukan dengan cara-cara atau metode yang tidak tepat. Macam-macam evaluasi kinerja adalah sebagi berikut:a. Evaluasi kinerja kegiatan, menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan palaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.b. Evaluasi kinerja program, merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatankegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.c. Evaluasi kinerja kebijaksanaan, merupakan evaluasi terhadap ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.10 Tahun 2006 menyebutkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain:(a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;(b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;(c). Mendapat biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa. Selain itu BPD juga beperan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. dan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Temuan ini sesuai dengan pendapat Sukriono (2012:237) hubungan kepala desa dan BPD itu di dasarkan pada prinsip cheks and balances. Kepala desa juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pada bupati, dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan pada BPD dan warga dalam forum musyawarah desa, serta menginformasikan secara terbuka pada masyarakat. Pembangunan Desa Pembangunan sebuah desa tentunya harus mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur geografis masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Menurut Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam us