DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEKERJA TAMBANG DI DESA LERANWETAN KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEKERJA TAMBANG DI DESA LERANWETAN KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN Risa Nur’aini, Suparman AW, Nuruddin Hady Universitas Negeri Malang Email: risana438@gmail.com Abstrak Penambangan batu kapur merupakan usada sadar yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yaitu pegunungan kapur melalui beberapa tahapan dan proses sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pekerja tambang merupakan salah satu subjek penting dalam melakukan kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan tata kehidupan baik secara material, sosial, maupun spiritual diliputi rasa keselamatan dan ketentraman lahir batin sehingga kebutuhan jasmani dan rohani baik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dapat terpenuhi. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; (2) Dampak penambangan batu kapur di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; (3) Dampak kesejahteraan masyarakat pekerja tambang yang bekerja di penambangan batu kapur Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana dampak penambangan batu kapur terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja tambang di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Melalui jenis penelitian ini, data yang sudah terkumpul baik berupa kata-kata, gambar, wawancara, atau dokumentasi akan disusun secara terstruktur, saksama, dan objektif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan secra terperinci dan sesuai dengan keadaan nyata tanpa direkayasa. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Leranwetan dibuka pertama kali pada tahun 2002, di Desa Leranwetan terdapat 6 penambangan batu kapur yang beroperasi setiap hari kecuali pada hari Jum’at dimulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Tugas yang dilakukan pekerja dalam kegiatan penambangan mempengaruhi upah yang diterima yaitu Rp.70.000 hingga Rp.100.000 setiap hari. Dalam sehari penambangan mampu menghasilkan 2.000-2400 biji saren berukuran 8x10x25cm dan setiap saren seharga Rp.500. Penambangan batu kapur di Desa Leranwetan merupakan penambangan ilegal (2) Dampak penambangan batu kapur dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif baik kepada lingkungan, pekerja, pemilik, masyarakat dan kepada Desa Leranwetan (3) Penambangan batu kapur membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja tambang baik secara material, sosial, dan spiritual. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan ada peran serta antara pemerintah Desa Leranwetan, pemilik dan pekerja tambang, serta warga masyarakat guna tetap memperhatikan kelestarian lingkungan tanpa mengeksploitasi secara berlebihan demi mengedepankan kesejahteraan pribadi maupun golongan. Kata Kunci : Penambangan batu kapur, pekerja tambang, kesejahteraan Bangsa Indonesia saat ini dilanda oleh berbagai masalah sosial, salah satu diantaranya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus dihadapi secara terencana. Sunartiningsih (2004:80) menyatakan bahwa “Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya”. Upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sejalan dengan tujuan nasional, bahwa kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanganannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat. Sudjana (2004:148) menyatakan bahwa “Hakekat pembangunan adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat”. Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa data kemiskinan saat ini yaitu 9,82% pada Maret 2018. Angka statistik diatas memberikan informasi mengenai jumlah penduduk miskin yang jumlah tersebut tentu saja bersifat dinamis sesuai kondisiperekonomian pada saat itu. Desa Leranwetan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Tuban tepatnya di Kecamatan Palang. Diketahui dari Data Pokok Desa/Kelurahan Leranwetan tahun 2017 bahwa luas areal persawahan dan ladang mencapai 348,1500 hektare, serta tercatat sebanyak 975 jiwa bekerja sebagai petani dan buruh tani. Masyarakat Desa Leran yang berprofesi sebagai petani merupakan seseorang pemilik lahan/sawah, sedangkan buruh serabutan adalah mereka yang mendapat pekerjaan dari petani untuk menggarap sawahnya. Meskipun demikian, kondisi ekonomi petani di Desa Leranwetan tidak selalu berada dalam tingkat kesejahteraan yang baik. Kondisi tersebut dikarenakan musim panen hanya terjadi 3 bulan sekali, sedangkan hasil panen merupakan satu-satunya sumber penghasilan. Sudjana (2004:270) menyatakan bahwa: Strategi dalam pengentasan kemiskinan banyak ditawarkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan program kecakapan vokasional bagi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat mengandung arti sebagai usaha sadar, sistematis, dan terarah yang diselenggarakan oleh, untuk dan dalam masyarakat yang bertujuan mengubah taraf kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Permasalahan mengenai ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dapat diatasi melalui strategi atau tindakan nyata. Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan upaya sadar untuk memperbaiki taraf hidup, kesejahretaan dan meningkatkan penghasilan. Tindakan inovasi tersebut dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki Desa Leranwetan yaitu tegal. Tegal merupakan sawah yang berada diposisi lereng gunung dengan lapisan dibawah tanahnya terdapat potensi batu kapur, sehingga tidak heran jika potensi tersebut dimanfaatkan sebagai usaha penambangan. Pemanfaatan tegal menjadi lokasi penambangan merupakan salah satu pilihan alternatif untuk membuka kesempatan kerja dan upaya memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Leranwetan selain menjadi petani dan buruh serabutan, mereka juga bekerja sebagai pekerja tambang. BAHASAN Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; (2) Dampak penambangan batu kapur di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; (3) Dampak kesejahteraan masyarakat pekerja tambang yang bekerja di penambangan batu kapur Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Kegiatan Pertambangan Batu Kapur di Desa Leranwetan Kegiatan penambangan batu kapur merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berbagai tahap, meliputi pengecekan awal, dimana pemilik tambang memastikan apakah tegalnya dapat dijadikan penambangan atau tidak. Setelah itu tegal harus dibersihkan dan barulah kegiatan penambangan dapat dimulai. Kegiatan penambangan dilakukan dengan berbagai proses sehingga batu yang dihasilkan mempunyai nilai jual, dan melalui distribusi. Pada saat kegiatan penambangan sudah berakhir, pemilik biasanya akan mengubur bekas lokasi penambangan tersebut menggunakan tanah kembali agar dapat dijadikan tegal lagi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang”. Pemilik pertambangan batu kapur yang ada di Desa Leranwetan sebanyak 6 orang yaitu Bapak Kastur, Bapak Sukoco, Bapak Tasiyo, Bapak Reban, Bapak Sukamat, dan Bapak Sarminto. Sedangkan pekerja tambangnya ada 31 orang, sehingga total pekerja tambang di penambangan batu kapur Desa Leranwetan sebanyak 37 orang. Masing-masing pemilik penambangan dan pekerjanya sebagian besar merupakan masyarakat lokal Desa Leranwetan. Adanya penambangan batu kapur membuka kesempatan kerja yang dapat menyerap SDM serta mengurangi pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Salim (2014:72-73) menyatakan bahwa “Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan bagi masyarakat yang ada di lingkar tambang maupun diluar lingkar tambang yaitu meliputi... (4) menampung tenaga kerja lokal;...”. Para pekerja tambang merupakan pembantu dari pemilik penambangan dalam melakukan kegiatan produksi guna menghasilkan batu kapur yang bernilai jual. Dalam melakukan kegiatan tersebut, para pekerja tambang mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan. Penerimaan upah yang diterima didasarkan kepada tugas dan peran masing-masing pekerja dalam melakukan kegiatan penambangan. Masing-masing tugas atau peran yang dikerjakan setiap pekerja yaitu menjadi tukang seser, ngrajang, mengambil hasil tambang, dan membersihkan batu sisa kegiatan penambangan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Upah yang diterima oleh para pekerja tambang yang bekerja di penambangan batu kapur Desa Leranwetan sebesar Rp.70.000 hingga Rp.100.000. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Leranwetan berlangsung selama 8 jam, yaitu 7 jam kerja dan 1 jam untuk beristirahat. Akan tetapi pada bulan Ramadhan, pekerja tambang bekerja selama 6 jam. Yang dimulai pukul 07.00 WIB hingga 15.00 WIB, serta diberikan kesempatan istirahat, makan, sholat pada pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. Dalam seminggu, pekerja tambang bekerja 6 hari dan mendapat libur pada hari Jum’at. Hal tersebut sejalan dengan Undang0Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa “Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau;...” Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Leranwetan tidak memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan alasan bahwa penambangan tersebut merupakan penambangan ilegal. Sehingga pemilik penambangan batu kapur di Desa Leranwetan perlu mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Apabila perusahaan/tempat kerja yang dimaksudkan tidak mengindahkan peratuan yang telah ditetapkan, maka pemerintah kembali dengan tegas memperjelas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 190 ayat (2) bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: (a) teguran; (b) peringatan tertulis; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pembatalan persetujuan; (f) pembatalan pendaftaran; (g) penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi; (i) pencabutan ijin”. Dampak Pertambangan Batu Kapur di Desa LeranwetanKecamatan Palang Kabupaten Tuban Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa adanya penambangan batu kapur di Desa Leranwetan sebagai akibat dari kegiatan manusia membawa dampak kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya baik dampak positif/bermanfaat dan dampak negatif yang bersifat merugikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suratmo (2004:2) menyatakan bahwa “Dampak ialah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia”. Sedangkan dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) adalah “Benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif”. Dampak tersebut selalu mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia selama kegiatan penambangan berlangsung. Sebagaimana penambangan dilakukan setiap hari kecuali pada hari Jum’at yang setiap kegiatan berlangsung, selalu menimbulkan suara bising, debu, serta proses distribusi yang menggunakan fasilitas umum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan tidak hanya timbul setelah kegiatan penambangan berakhir, dampak tersebut akan selalu mempengaruhi baik manusia maupun lingkungan selama kegiatan penambangan berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Joseph F. Castrilli (dalam Salim, 2014:68) menyatakan “...dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan penutupan tambang (mine clousure)”. Adanya penambangan batu kapur juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar area penambangan untuk membuka warung makan, warung kopi, tambal ban, jual bensin, pulsa, rokok dan tempat parkir bagi masyarakat yang ingin menikmati pemandangan maupun yang ingin melakukan observasi dan penelitian meskipun dampak tersebut hanya dirasakan oleh masyarakat Dusun Suci yang rumahnya berasa dipinggir jalan dan yang menjadi jalur lintasan truk-truk pengangkut hasil tambang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Salim (2014:72-73) menyatakan bahwa : “Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan bagi masyarakat yang berada di lingkar tambang maupun di luar lingkar tambang yaitu meliputi ...(3) meningkatnya ekonomi masyarakat;...”. Kegiatan penambangan batu kapur tentu tidak dapat dilakukan perorangan, pemilik penambangan tentu membutuhkan tenaga/bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut. orang yang membantunya dalam melakukan kegiatan produksi merupakan pekerja tambang. Berdasarkan ini dapat diketahui bahwa adanya penambangan batu kapur memberikan kesempatan sekaligus peluang terserapnya tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, serta sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerja tambang di penambangan batu kapur Desa Leranwetan umumnya adalah warga lokal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Salim (2014:72-73) menyatakan bahwa : “Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan bagi masyarakat yang berada di lingkar tambang maupun di luar lingkar tambang yaitu meliputi ... (4) menampung tenaga kerja lokal,...”. Penambangan batu kapur dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan penambangan, yaitu pekrja tambang. Adanya penambangan batu kapur dapat menambah keakraban, menambah relasi, informasi, dan rasa kekeluargaan baik antar pekerja, pekerja dengan pemilik, dan antar pekerja di penambangan batu kapur Desa Leranwetan lainnya, selain itu juga kepada masyarakat sekitar penambangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Armour (dalam Mansyah, 2013:845) bahwa dampak penambangan batu kapur dapat mempengaruhi dan menimbulkan perubahan pada kehidupan sosial. Salah satu aspek tersebut menurut Armour (dalam Mansyah, 2013:845) menyatakan bahwa “(1) Cara hidup termasuk di dalamnya bagaimana manusia dan masyarakat itu hidup, bekerja, bermain dan berinteraksi satu dengan yang lain,...”. Penambangan batu kapur di Desa Leranwetan membawa berpengaruh negatif atau berdampak negatif pada lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar seperti halnya menimbulkan polusi, debu, suhu udara panas, dan suara bising. Debu-debu tersebut berasal dari mesin yang digunakan untuk memotong batu begitu juga suara bising yang ditimbulkan, sedangkan polusi disebabkan oleh truk yang melintas pada saat melakukan proses distribusi hasil tambang dari penambangan batu kapur menuju rumah konsumen. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Homenauck (dalam Mansyah, 2013:846) menyatakan bahwa “Dampak nyata (Real Impact) adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari aktivitas proyek, pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi, misalnya migrasi penduduk, kebisingan atau polusi udara”. Penggunaan konsep yang salah dalam melakukan kegiatan penambangan batu kapur di Desa Leranwetan dapat menimbulkan bencana seperti longsor. Longsor yang terjadi bukanlah longsor yang diakibatkan curah hujan, akan tetapi disebabkan oleh runtuhnya gunung kapur sebagai lokasi penambangan akibat kesalahan dan keserakahan manusia sehingga lingkungan a yang harus menanggung akibatnya. Hal ini tentu mengurangi keindahan dan mengakibatkan gunung menjadi rusak. Sebagai manusia, hendaknya kita turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 67 menyebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Tujuan akhir dari kegiatan penambangan yaitu untuk mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut dapat diraup dengan melakukan jual beli hasil tambang. Proses pendistribusian hasil tambang tentu tidak lepas dengan akses trasportasi khususnya jalan. Jalan sebagai prasarana dan fasilitas umum bagi masyarakat diketahui dalam kondisi mengkhawatirkan, yaitu berlubang, licin, dan berdebu. Faktor penyebab salah satu kerusakan jalan yaitu penggunanya. Dimana pengguna jalan yang didekat area penambangan batu kapur Desa Leranwetan sebagian besar adalah truk pengangkut hasil tambang. Truk-truk tersebut melintas dengan mengangkut beban berat setiap hari yang bahkan dalan seharipun banyak truk berlalu lalang, tentu hal ini mempengaruhi kekuatan jalan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Salim (2014:72-73) menyatakan bahwa “Dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan yaitu:... (4) kerusakan lingkungan fisik dan fasilitas umum”. Selain berdampak negatif kepada masyarakat sekitar area penambangan, lingkungan, pemilik dan pekerjanya, kegiatan penambangan batu kapur itu juga berdampak pada desa Leranwetan sendiri, yaitu mengenai pembayaran pajak yang seharusnya pajak usaha akan tetapi hanya dibayar sebagai pajak PBB. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Salim (2014:72-73) menyatakan bahwa “Dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan yaitu: (1) timbulnya konflik atau sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan antara pemerintah daerah;...”. Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesejahteraan Mayarakat Pekerja Tambang di Desa Leranwetan Alasan para pekerja tambang bekerja dipenambangan batu Desa Leranwetan adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rata-rata pekerja tambang dulunya adalah tukang becak, buruh tani, yang pendapatannya tidak pasti. Adanya penambangan batu kapur menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang menggantungkan hidup karena upah yang diterima sudah dapat dipastikan dan sebagai sumber penghasilan guna mencapai keluarga yang sejahtera. Dengan adanya penambangan batu kapur di Desa Leranwetan, masyarakat yang bekerja di penambangan merasa terberdayakan untuk mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri melalui penggalian potensi dan sumber daya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Pemberdayaan sosial kembali dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) bahwa “Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: (a) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok,dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;...” dan Pasal 12 ayat (2) bahwa “Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (a) peningkatan kemauan dan kemampuan; (b) penggalian potensi dan sumber daya;...”. Meningkatkan kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga masyarakat secara umum. Penambangan batu kapur di Desa Leranwetan merupakan usaha milik pribadi yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Pemilik penambangan merekrut pekerja tanpa menggunakan syarat apapun kecuali bersikap jujur dan disiplin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat umum atau perseorangan diluar organisasi pemerintahan dapat berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana dijelaskan dan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan dalam pasal 38 ayat (1) bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Masyarakat yang dapat melaksanakan peran dalam kesejahteraan sosial sebagaimana disebutkan dalam paaal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 yaitu: “(a) perseorangan; (b) keluarga;...”. Upah yang diterima pekerja tambang di penambangan batu kapur Desa Leranwetan tergantung pada tugas dan peran masing-masing pekerja, yaitu antara Rp.70.000 hingga Rp.100.000. Upah yang diterima oleh pekerja tambang merupakan pendapatan pokok yang digunakan untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Para pekerja tambang merasa cukup dan sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan upah yang diperoleh. Konsumsi dan pengeluaran pekerja tambang pun tergolong dalam pengeluaran yang wajar. Tidak ada pengeluaran berlebih kecuali untuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, bahkan sebagian keluarga pekerja tambang memiliki tabungan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan BPS (2017:48) menyatakan bah