Pemberantasan Korupsi Dengan Cara Pengawasan dan Pendidikan Anti Korupsi

Pemberantasan Korupsi dengan Cara Pengawasan dan Pendidikan Anti KorupsiYulia Sukma Dewi Universitas Negeri Malang Jalan semarang Nomor 5Surel : yuliasukumadewi@gmail.com AbstrakPada artikel non ilmiah ini disajikan mengenai informasi solusi praktis penanganan masalah korupsi pada kalangan Pejabat. Solusi tersebut adalaah melalui pengawasan. Pengawasan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan Struktural dan pengawasan fungsional. Pengawasan struktural adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan kepada bawahan atau anggota, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilalukan oleh badan yang berwenang. Selain itu, dapat diadakan pendidikan anti korupsi untuk menanggulangi korupsi itu sendiri terhadap pejabat, sehingga tercipta lingkungan yang aman,tentram,dan sejahtera. Kata Kunci: Korupsi, Pengawasan struktural, Pengawasan fungsional, Pendidikan anti korupsi.Perilaku korupsi akhir-akhir ini ramai di perbincangkan di media elektronik atau media cetak. Tindak korupsi mayoritas dilakukan oleh para pejabat dan sisanya adalah warga biasa melalui gratifikasi. Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 ”Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Menurut Mochtar Lubis dalam Dr. Mansyur Semma (2008:30) korupsi adalah penyimpangan yang berakar dari watak koruptif manusia yang tidak terkontrol, berupa hasrat akan kekayaan dan kekuasahan yang menghalalkan segala cara dan otoritas yang tidak transparan. Umumnya, tindakan korupsi dilakukan oleh pejabat negara yang merasa gaji yang di terima sangatlah kurang sehingga watak koruptifpun muncul. Padahal para pejabat tersebut di percaya oleh masyarakat sebagai penyejahtera rakyat.Dalam UU No.31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatandengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korporasi dalam UU no. 31 Tahun 1999 Pasal 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baikmerupakanbadan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maupun pidana denda.Berdasarkan Transparency Internasional/9-12-2014, indeks korupsi di Indonesia pada tahun 2014 naik dari 114 menjadi 107. Menurut UU No. 20 tahun 2001,ada tiga puluh jenis tindakan korupsi yang bisa di kategorikan sebagai tindakan korupsi. Namun, yang lebih di kenal di Indonesia hanya beberapa yaitu : penyuapan,penggelapan dalam jabatan, pemerasan, curang,dan gratifikasi. Jadi, berdasarkan jenis-jenis korupsi tersebut bisa di katakan bahwa negara Indoneisa sangat merugi dengan adanya tindak-tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara.Menurut Wiyono (2006 : 17) dibandingkan dengan sebelas negara besar di Asia, korupsi di Indonesia merupakan yang paling parah.Korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara tersebut di karenakan adanya peluang untuk korupsi,tidak adanya sanksi yang tegas, dan tidak adanya pendidikan anti korupsi. Dampak yang di timbulkan dari korupsi tersebut berupa menyusutnya pendapatan negara, hukum tidak lagi di hormati, hilangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat dan lain sebagainya.Berdasarkan urgensi pembahasan diperlukan alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah korupsi tersebut. Beberapa solusi tersebut adalah menutup peluang korupsi dengan cara pengawasan dan pendidikan anti korupsi. Dari kedua solusi tersebut, pengawasan dan pendidikan anti korupsi menjadi solusi yang diprediksikan paling efektif. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai pemberantasan korupsi di kalangan pejabat dengan pengawasan dan pendidikan anti korupsi. BAHASANPada bagian ini di jabarkansecara spesifik mengenai(1) konsep dasar pengawasan pada korupsi(2) implementasi pengawasan pada korupsi(3) kelebihan dan kekurangan pengawasan pada korupsi. Konsep Dasar Pengawasan Pada KorupsiMenurut Robbin (dalam Sugandha, 1999:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.Terry (dalam Sujamto,1986:17) menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai,mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Berdasarkan definisi tersebut, pengawasan sangatlah diperlukan untuk menindak lanjuti suatu penyimpangan atau penyalahgunaan misalnya korupsi.Ciri pengawasan pada korupsi adalah bersifat mengevaluasi suatu pekerjaan atau kegiatan seseorang,kelompk,masyarakat sebagai tindakan korektif (1) Robbin (dalam Sugandha, 1999:150). Pengawasan adalah proses pengamatan dari sebuah organisasi Terry (dalam Sujamto, 1986:17). Jadi, pengawasan adalah tindakan-tindakan korektif atau proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan suatu individu, masyarakat,atau organisasi untuk menjamin suatu pekerjaan berjalan sesuai rencana. Selain pengawasan pendidikan anti korupsi juga dapat di lakukan sebagai jalan untuk memberantas atau mengurangi tindak korupsi. Menurut Helmanita (2006:3) pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar-mengajar yang kritis terhadap nilai- nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi berhubungan dengan pandangan seseorang tentang sesuatu yang berkaitan dengan pandanngan hidup. Bagi bangsa Indonesia pandangan hidup adalah Pancasila. Pancasila merupakan landasan filosofis pendidikan sehingga dalam merumuskan pendidikan harus berlandaskan Pancasila. Pendidikan anti korupsi dapat di ajarkan sejak dini yaitu pada jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi secara terpadu melalui Pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan, pelaporan serta pengawasan. Implementasi Pengawasan Pada KorupsiBentuk pengawasan yang efektif untuk memberantas adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang ada beberapa antara lain, :1. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Independen seperti KPK,dan ICW ( Indonesia Corruption Watch).Indonesia Corruption Watch adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Indonesia Corruption Watch salah satunya bertujuan mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum seperti kepolisian dan KPK.2. Melakukan SIDAK ( inspeksi mendadak ).Inspeksi mendadak merupakan kunjungan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh lembaga resmi atau yang berwenang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecurangan pada individu atau kelompok yang bersangkutan.3. Melakukan kunjungan rutin setiap satu tahun sekali.Tujuan kunjungan rutin juga sama seperti SIDAK. Namun ,lebih efisien SIDAK karena kunjungan dilakukan secara tiba-tiba dan data yang di dapat sesuai fakta. Kelebihan dan Kekurangan PengawasanPengawasan pada korupsi melalui lembaga Independen, ICW, SIDAK sangat tepat digunakan sebagai langkah menyumbat adanya tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Pengawasan tersebut memiliki banyak kelebihan, antara lain:(1) Di dapatkan banyak rekan dari masyarakat untuk pembongkaran atau pelaporan tindak korupsi,(2) Munculnya tindak koreksi dari masyarakat yang memberi pengetahuantambahan dan arahan,(3) Data yang autentik berdasarkan SIDAK tentang neraca keuangan,(4) Individu atau kelompok tidak mendapat peluang untuk melakukan tindak kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan begitu kelebihan-kelebihan tersebut akan sangat membantu untuk menyumbat adanya tindak korupsi di Indonesia.Meskipun banyak kelebihan, Pengawasan tersebut juga memiliki kekurangan, antara lain:(1) Masyarakat tertutup dan bersikap masa bodo terkait adanya tindak penyalahgunaan wewenang kepada lembaga independen atau ICW,(2) Terjadi persengkongkolan antara anggota SIDAK dengan pihak yang di kunjungi, dan lain-lain. Masyarakat yang bersifat tertutup memungkinkan mempersulit kerjasama antar masyarakat itu sendiri dengan lembaga independen. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak antisipasi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. SIMPULAN DAN SARANBerdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajiakan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut : SimpulanMenurut Robbin (dalam Sugandha, 1999:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Dalam hal ini pengawasan sangat di perlukan dalam menindak lanjuti suatu tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Ciri dari pengawasan itu sendiri adalah bersifat mengevaluasi suatu pekerjaan yang sedang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok tertentu sebagai tindakan korektif, serta tindakan pengamatan dari sebuah organisasi. Jadi, pengawasan adalah tindakan-tindakan korektif atau proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan suatu individu, masyarakat,atau organisasi untuk menjamin suatu pekerjaan berjalan sesuai rencana. Selain pengawasan pendidikan anti korupsi juga dapat di lakukan sebagai jalan untuk memberantas atau mengurangi tindak korupsi.Bentuk pengawasan yang efektif untuk memberantas adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi,antara lain:(1) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Independen seperti KPK, dan ICW ( Indonesia Corruption Watch) ,(2) Melakukan SIDAK (inspeksi mendadak),(3) Melakukan kunjungan rutin setiap satu tahun sekali. Dengan adanya kerjasama dengan lembaga independen dan Sidak akan mengurangi tindak kecurangan yang ada sehingga terdapat data yang efisien dan sesuai fakta.Pengawasan tersebut memiliki banyak kelebihan, antara lain : (1) Di dapatkan banyak rekan dari masyarakat untuk pembongkaran atau pelaporan tindak korupsi,(2) Munculnya tindak koreksi dari masyarakat yang memberi pengetahuantambahan dan arahan,(3) Data yang autentik berdasarkan SIDAK tentang neraca keuangan,(4) Individu atau kelompok tidak mendapat peluang untuk melakukan tindak kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan begitu kelebihan-kelebihan tersebut akan sangat membantu untuk menyumbat adanya tindak korupsi di Indonesia.Meskipun banyak kelebihan, Pengawasan tersebut juga memiliki kekurangan, antara lain:(1) Masyarakat tertutup dan bersikap masa bodo terkait adanya tindak penyalahgunaan wewenang kepada lembaga independen atau ICW,(2) Terjadi persengkongkolan antara anggota SIDAK dengan pihak yang di kunjungi,dan lain- lain.Jadi, Pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Dari pengawasan tersebut kita ketahui ada beberapa bentuk pengawasan yang efektif untuk dilakukan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang diperoleh sebagai tolok ukur kesuksesan pengawasan yang diperoleh. SaranBerdasarkan informasi yang telah di sajikan pada bagian bahasan, pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di sarankan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat. Serta, memberikan pendidikan anti korupsi pada masyarakat terkait dengan tindak kejahatan penyalahgunaan wewenang. Dengan kerjasama tersebut akan terlahirlah negara yang bebas korupsi , aman ,dan sejahtera. Selain itu, pemerintah harus mengelurkan kebijakan yang tegas terkait dengan hal korupsi tersebut mengingat semakin memburuknya kemiskinan di Indonesia. DAFTAR RUJUKANPengertian Korupsi, (Online), (http://definisi-pengertian.blogspot.com,diakses tanggal 26 maret 2016).Pope, Jeremi. 2008. Strategi Memberantas Korupsi (edisi ringkasan). Jakarta: Transparency International Indonesia. Ebook. (diakses tanggal 26 Maret 2016).Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik. 2008. Yayasan Obor Indonesia. Ebook. ( Diakses tanggal 26 Maret 2016).Supandi dan Husen, Achmad. 2010. Model Intregasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional.Undang-undang Dasar 1945Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang. Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. 2017. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang. Universitas Negeri Malang