IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PERIZINAN MELALUI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI KABUPATEN SIDOARJO

RINGKASAN Abstrak: Setiap pemerintah daerah pastinya ingin melakukan peningkatan dalam pemberian pelayanan publiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan bagi masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan mutu pelayanan publik dengan cara melakukan inovasi melalui penggunaan teknologi dan informasi yaitu E-government. Dengan melihatnya banyaknya izin yang ditangani, pada 2 Agustus 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo resmi meluncurkan sistem perizinan online terpadu atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS), sistem OSS ini digunakan untuk perizinan berusaha baik untuk izin usaha maupun izin komersial atau operasional diharapkan agar tujuan pelayanan cepat, mudah, sederhana dan akuntabel dapat tercapai dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem OSS merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 16 oleh pemerintahan Joko Widodo yang berisikan tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dikarenakan dinas yang menerapkan program sistem OSS sebagai inovasi pelayanan publik bagi masyarakat Sidoarjo di bidang perizinan. Sumber data yang diperoleh yaitu manusia, dokumen, dan peristiwa. Informan yaitu Admin sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data atau sumber. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, Dalam implementasi sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo sudah berada di jalur yang ditentukan tinggal mengevaluasi dari program yang telah dijalankan, karena dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan Kabupaten Sidoarjo sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat evaluasi OSS karena dianggap Sidoarjo memiliki kesiapan pengoperasian sistem sejak di resmikannya sistem OSS, sehingga melalui evaluasi yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Sidoarjo. Kedua, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan implementasi sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo yaitu pembahasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang belum diatur oleh kementrian/lembaga maka proses perizinan juga akan mengalami kendala, karena Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) digunakan sebagai acuan dan mekanisme pengurusan permohonan suatu izin bagi pelaku usaha melalui sistem OSS. Serta sistem jaringan yang sering down, Sistem OSS merupakan sistem layanan permohonan perizinan yang bersifat online yang memanfaatkan teknologi internet, Jadi perlu diketahui bahwa suatu teknologi seperti teknologi internet tidak menutup kemungkinan akan terjadi error baik pada sistem maupun jaringannya. Ketiga, upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem pelayanan publik dalam bidang perizinan melalui OSS di Kabupaten Sidoarjo yaitu: 1) DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo mendapat prioritas khusus dari pusat yaitu Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian jika terjadi suatu masalah, 2) pimpinan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo diberi wewenang untuk melakukan diskresi, misalnya mengeluarkan surat permohonan izin bagi pelaku usaha ketika keadaan mendesak, 3) monitoring dan evaluasi yang bermanfaat untuk sistem OSS agar berjalan lebih baik lagi, 4) sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo untuk pelaku usaha maupun masyarakat luas