KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS REMAJA DESA KEMANTREN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

ABSTRAK Rahayu, Silvia Putri. 2017. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Remaja Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Didik Sukriono S.H, M.Hum, (II) Drs. Ketut Diara Astawa, S.H, M.Si. Kata Kunci: kesadaran hukum, lalu lintas, remajaSalah satu permasalahan hukum dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum, akibatnya masih banyak terjadi pelanggaran hukum di masyarakat salah satunya tentang lalu lintas. kesadaran hukum mempunyai hubungan yang positif dengan ketaatan hukum, makin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya. Sebaliknya jika kesadaran hukumnya rendah, maka akan terjadi banyak pelanggaran. Lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya. kesadaran hukum berlalu lintas adalah kondisi dimana setiap individu mempunyai kesadaran penuh terhadap hukum berlalu lintas yang telah ditetapkan dengan harapan pengguna jalan dapat terkendalikan dalam keadaan berlalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, (2) mendeskripsikan kesadaran hukum berlalu lintas remaja Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, (3) mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum berlalu lintas remaja Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, dan (4) mengetahui upayapihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas remaja Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dari penelitian ini adalah Soni (15 tahun), Melisa (16 tahun), Arif (18 tahun) dan Bayu (13 tahun), Bapak Parna dari Polsek Jabung dan Bapak Rudi dari Polsek Tumpang Bapak Makhin Tohari selaku Kepala Desa Kemantren dan Bapak Ahmad Sayuti selaku Sekretaris Desa Kemantren. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ada tiga yaitu berkendara sebelum mempunyai SIM, tidak menggunakan helm saat berkendara, dan mengendarai kendaraan yang tidak standar, (2) kesadaran hukum berlalu lintas remaja Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang masih kurang, hal ini terbukti dengan remaja Desa Kemantren tidak melaksanakan aturan lalu lintas yang ada, (3) Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum berlalu lintas yang dilakukan oleh remaja Desa Kemantren adalah faktor manusia, yaitu dari diri manusia itu sendiri selaku pengguna jalan serta orang tua yang lalai dalam mengawasi keselamatan berlalu lintas dan faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dapat mendukung ketertiban berlalu lintas pengguna jalan, dan (4) Upaya pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas remaja Desa Kemantren adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan berupa sosialisasi, pengaturan lalu lintas dan penjagaan lalu lintas. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah teguran dan tilang. Merujuk pada hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan antara lain: (1) Diharapkan agar setiap remaja Desa Kemantren dapat lebih memahami, menyadari dan mengimplementasikan cara berlalu lintas sesuai aturan, (2) Polres Jabung dan Tumpang dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi kepada remaja dan wali murid sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum tertib berlalu lintas, dan (3) pihak pemerintah desa seyogyanya aktif dalam mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas di Desa Kemantren