perlindungan hukum bagai pekerja sektor informal (home industry) di Widya usaha pujon lor

ABSTRACT Winata Indra, Bayu. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Home Industry Widya Usaha Di Pujon Lor Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing : (1) Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, (2) Rusdianto Umar, S.H, M.HumKata Kunci: perlindungan hukum, pekerja, sektor informal, home industry, perusahaan.Sektor informal adalah sektor yang menekan angka pengangguran cukup banyak utamanya dinegara yang sedang berkembang tetapi kurang mendapat perlindungan hukum yang maksimal dari negara. Widya Usaha ini adalah salah satu perusahan yang bersifat home industry dalam sektor informal dan memiliki pekerja yang memenuhi ciri-ciri home industry. Ketika mengamati perusahan sektor informal sebagai simbol dari sistem ekonomi yang paling dominan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh secara keseluruhan sebagai tenaga kerja berlawanan dengan perusahaan sektor informal. Karena tidak adanya kepastian hukum inilah maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini.Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal khususnya di home industry, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Widya Usaha, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum di Widya Usaha.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Widya Usaha Pujon Lor Kabupaten Malang. Narasumber dari penelitian ini adalah pemilik Widya Usaha, pekerja tetap, pekerja tidak tetap, KASI DISNAKERTRANS, KABID DISNAKERTRANS, dan pekerja sektor formal yang tergabung dalam SPSI. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap reduksi data, kemudian penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Pada pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut Pertama, tidak ada kepastian hukum untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sektor informal menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi masalah dikarenakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tenttang Ketenagakerjaan tidak membedakan secara jelas pekerja di sektor formal dan informal. Kedua, perusahaan ini melaksanakan perlindungan hukum untuk melindungi pekerja dengan hukum yang dibuat sendiri oleh pemilik, yang kemudian hukum tersebut disebut kontrak kerja atau sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ketiga, Faktor-faktor yang memepengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja di Widya Usaha adalah karena sistem kerja kontraknya yang bersifat kekeluargaan. Menurut Pak Dudik kontrak yang bersifat kekeluargaan itu didasarkan pada toleransinya sebagai pemilik. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut: 1) Kepada Presiden dan DPR harap segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya terkait Perlindungan Hukum terhadapa pekerja sektor Informal. 2) Kepada Disnakertrans Kab. Maang hendaknya memberikan Perlindungan Hukum kepada asektor informal yang ada di wilayah Kab. Malang. 3) Kepada para Pengusaha di sektor informal hendaknya menjamin secara penuh dan benar hak-hak pekerjanya hal ini dapat dilakukan dengan Pembuatan kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara ad