PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PULUNGDOWO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

ABSTRAK Kholil, Ibnu, 2015. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan di Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. H. Suparman Adi Winoto, SH, M.Hum, (II) Drs. H. Petir Pudjantoro, M.Si Kata Kunci: Efektifitas, Program Keluarga Harapan (PKH), Pendidikan, Kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pada pembangunan di Desa Ngembal. Banyaknya penduduk miskin yang ada di Desa Ngembal berpengaruh terhadap kondisi sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih minim. Melihat peristiwa tersebut menuntut pelaksanaan program perlindungan sosial di Desa Ngembal salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal yang meliputi 1). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH); 2). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pendidikan; 3). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dalam mencari data dari informan yang terdiri dari pendamping Program Keluarga (PKH) Harapan Desa Ngembal, Pemerintahan Desa Ngembal, Bidan Desa Ngembal, dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal. Teknik pengumpulan data terebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu: studi dokumen, wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal sudah cukup efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Keluarga Sangat Miskin (KSM). pelaksanaan program tersebut dikaitkan dengan beberapa alasan yaitu, masih banyaknya warga tidak mampu di Desa Ngembal, kurangnya pemenuhan gizi pada balita, dan rendahnya tingkat pendidikan anak-anak Keluarga Sangat Miskin (KSM). Kedua, selama dua tahun pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal membawa perubahan yang cukup besar terhadap kualitas pendidikan anak-anak KSM terutama pendidikan dasar. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Ngembal, ukuran efektifitas tersebut meliputi: 1). Meningkatnya taraf pendidikan anak peserta PKH; 2). Adanya fasilitas pendukung pendidikan terutama pendidikan dasar; dan 3). Meningkatnya proses pendidikan dan hasil pendidikan. Ketiga, dalam bidang kesehatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal sudah cukup efektif, hal ini dapat dibuktikan melalui tiga indikator yang meliputi: 1). Tingkat imunisasi pada balita; 2). Tingkat kesehatan ibu dan anak; 3). Tingkat pemenuhan gizi pada balita. Dari ketiga indikator tersebut para peserta PKH sudah bisa mengakses layanan kesehatan di polindes dan posyandu. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarnkan: 1). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal yang sudah cukup efektif tersebut supaya lebih di perbaiki dan ditingkatkan lagi. Dan supaya Pemerintah Desa Ngembal terus mengawal proses pelaksanaan PKH; 2). Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah lumayan efektif ini supaya lebih ditingkatkan lagi dalam segi pemberian bantuan untuk fasilitas pendidikan; 3). Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngembal memberikan bantuan kesehatan kepada ibu hamil dan balita juga sudah efektif. Namun alangkah lebih baik jika pelaksanaan PKH memberikan bantuan kesehatan bagi lanjut usia. Karena di Desa Ngembal masih banyak lansia-lansia yang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PULUNGDOWO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG Yuta Lilasari Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H. dan Dr. Nuruddin Hady, S.H, M.H. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Email: yuta_crooterz@ymail.com ABSTRAK Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Pulungdowo, pembangunan menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu tahapan pembangunan di desa menurut UU Tentang Desa adalah perencanaan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan ini tercermin dari target yang akan dicapai. Penyusunan perencanaan desa tidak boleh terlepas dari musyawarah dan keterlibatan bersama masyarakat desa. Dengan demikian perencanaan pembangunan tidak ditentukan dan menjadi otoritas tunggal para elite pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, selaku subyek dan sekaligus objek pada pembangunan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosess perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo, peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo, hambatan proses perencanaan pembangunan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatsi hambatan. Dari hasil analisis dapat dijabarkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 dengan musrenbangdes yang mengedepankan kepentingan rakyat. Pemerintah desa telah mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hambatan yang dihadapi kurangnya profesionalitas aparat pemerintah Desa, masalah keuangan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan SDM, pengelolaan keuangan dengan baik dan himbauan kepada masyarakat Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Desa In the implementation of the government in the village of Pulungdowo, development become very important to support the welfare of the people of the village. One of the stages of development in the village according to the act of the village is planning. Planning is a tool to achieve the desired objective the purpose of this is reflected from the target will be achieved. The arrangement of the village planning cannot be removed from the consultation and engagement with the people of the village. Thus the development planning is not determined and become singular authority of the elite of the government but became the responsibility of the entire society, as the subject and object as well as on the development of itself. The purpose of this research is to describe prosess planning of development in the village of Pulungdowo, the role of the community in the process of development planning in the village of Pulungdowo, barriers development planning process and the efforts of the government to mengatsi obstacles. From the results of the analysis can be described that development planning process in the village of Pulungdowo was in accordance with the mandate of the Law Number 6 of the village of the year 2014 with musrenbangdes that promotes the interests of the people. The village government has to optimize the role of the community in development planning, obstacles facing the lack of professionalism of the village government forces, financial problems, lack of awareness of the community in maintaining the environment around. Efforts by increasing Human Resources, financial management with good and appeal to the public Key Words: Planning, Development, Villages Sejak digulirkan Otonomi daerah oleh pemerintah pada tahun 2001 telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang konkrit (Kansil, 2002: 45). Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus pemerintahan tentang desa di atur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana salah satunya dalam peraturan ini mengatur tentang pembangunan desa dan perdesaan. Pembangunan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu tahapan pembangunan di desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah perencanaan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan ini tercermin dari target yang akan dicapai (Mudrajad, 2012: 50). Bisa dikatakan perencanaan menjadi poin utama dan sekaligus awal dari pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat melalui musyawarah desa. Selain itu dalam perencaan pembangunan desa juga harus diperhatikan kondisi desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Maka dari itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten bahkan Nasional. Dalam Penyusunan perencanaan desa tidak terlepas dari musyawarah dan keterlibatan bersama masyarakat desa. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, perencanaan pembangunan tidak ditentukan dan menjadi otoritas tunggal para elite pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terutama masyarakat, selaku subyek dan sekaligus objek pada pembangunan itu sendiri (Sekjen DPD RI, 2014: 7). Masyarakat memiliki kedudukan sangat penting dalam setiap proses pembangunan karena masyarakat merupakan kunci utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan desa pada khususnya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menentukan kapan dan bagaimana pembangunan akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Pulungdowo, pembangunan menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial masyarakatnya. Dengan adanya berbagai kebutuhan masyarakat tersebut, maka yang perlu perhatikan oleh Pemerintah Desa adalah bagaimana pemerintah desa mampu merencanakan, membangun, meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan desa yang proaktif dan responsif sehingga dapat menciptakan standar pembangunan desa yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan aparatur pemerintah desa, sehingga dapat bekerja secara profesional dalam perumusan perencanaan pembangunan desa. Selain itu juga diperlukan hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan agar pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan harapan pemerintah desa. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menfokuskan pada: 1) bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo; 2) bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo; 3) hambatan yang dilalui dalam proses perencanaa; dan 4) upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan. Keempat rumusan masalah itu bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo. Selanjutnya untuk mendeskripsikan bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo. Serta hambatan yang dihadapidan upaya dalam mengatasi hambatan perencanaan pembangunan menjadi topik yang ingin penulis ketahui. Diharapkan dalam penelitian ini penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana belajar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai kondisi pemerintahan khususnya perencanaan pembangunan di desa Pulungdowo, serta dapat mengembangkan pola pemikiran untuk menjadi lebih kritis lagi terhadap kondisi pemerintahan yang ada. Sedangkan untuk Pemerintah Desa agar bisa lebih meningkatkan kualitas sistem pemerintahan kearah yang lebih baik dan lebih demokratis Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif (descriptive qualitatif) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Pulungdowo sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara adalah percakapan atau dialog yang dilakukan dengan maksud untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal yang dipersoalkan (Moleong, 2000: 195). Sehingga Maka dapat disimpulkan dengan melakukan wawancara, peneliti bisa secara langsung mendapatkan informasi dari orang subyek yang diteliti, dan biasanya subyek menjawab pertanyaan dengan spontan, sehingga kemungkinan besar data yang diperoleh lebih meyakinkan. Hasil Penelitian Perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo diawali dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa tentang kondisi wilayahnya dan keluhan-keluhan masyarakat. Penggalian aspirasi masyarakat ini dilakukan melaui RT dan RW setempat, karena mereka adalah ujung tombak lidah masyarakat kepada pemerintah desa. Selanjutnya dilaksanakan musrenbangdes sebagai puncak perencanaan pembangunan di desa, musrenbangdes ini di ikuti oleh pemerintah desa seluruhnya, BPD, LPMD, PKK, ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo sejauh ini masih bersifat fisik, hal ini dikarenakan pembangunan secara fisik adalah yang terlihat dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Keuangan desa juga menjadi hal penting dalam perencanaan, karena perencanaaan pembangunan desa juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Agar prioritas pembangunan bisa dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo ini juga menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) yang berarti bahwa pemerintah Desa Pulungdowo selalu memanusiakan manusia dalam setiap proses perencanaan pembangunan, apa yang memang menjadi hak mayarakat juga akan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah desa selalu berpedoman pada perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam pembuatan RPJMDes dan RKPDes. Dalam perencanaan pembangunan peran serta masyarakat merupakan hal penting ini dikarenakan masyarakat menjadi pelaku sekaligus penikmat pembagunan, maka dari itu dalam perencanaan pembangunan aspirasi atau pendapat masyarakat sangat dibutuhkan demi mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pendapat masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan untuk dijadikan patokan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dan penyesuaian dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sejauh ini permasalahan yang diungkapkan masyarakat masih dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, koperasi dan usaha masyarakat serta pertambangan yang semuanya itu sebagian besar masih mengarah pada pembanguna infrastruktur. Pemerintah Desa Pulungdowo selalu mengupayakan agar semua elemen masyarakat yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan ikut dalam setiap acara musrenbangdes. Elemen masyarakat itu adalah pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda karang taruna dan ormas-ormas lain yang ada di desa. Hal ini dilakukan agar pendapat masyarakat yang telah digali dari masyarakat dapat tersalurkan kepada pemerintah desa dan adapat dimusyawarahkan bersama Pembahasan 1. Proses Perancanaan Pembangunan di desa Pulungdowo Desa Pulungdowo melaksanakan juga perencanaan pembangunan desa sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi syarat utama dan poin penting dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Menurut peneliti dalam observasinya dilapangan perencanaanpembangunan di DesaPulungdowosecarakeseluruhanmerupakangabungandarijenisperencanaan top-down danbottom-up planning. Dimanaperencanaaniniselaininisiatifdaripemerintahjugamementingkanaspirasidarimasyarakat. Sehinggatidakadaunsur main hakim sendiridantetapterarahkanolehpemerintahdesa. Dari beberapa prioritas program perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo sejauh ini masih menitik beratkan pada pembangunan aspek fisik dengan besar prosentase sekitar 70% dan yang non fisik masih 30% saja. Menurut peneliti hal ini masih kurang seimbang dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwa masyarakat untuk saat ini selain membutuhkan perencanaan pembangunan fisik juga membutuhkan perencanaan dibidang non fisik atau sosial. Perencanaanpembangunan tidak sebatas pada menentukan prioritas program saja namun juga menyesuaikan dengan keuangan yang ada di desa. Oleh karena itu penting sekali dalam melakukan perencanaan pembangunan juga melihat kondisi dan rencana keuangan yang ada di desa. Penyusunan RPJM Desa sebagai mana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 7 ayat (3), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi (1)pembentukan tim penyusun RPJM Desa (2)penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota (3)pengkajian keadaan Desa (4)penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa (5) penyusunan rancangan RPJM Desa (6) penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan (7)penetapan RPJM Desa. 2. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pulungdowo Pemerintah Desa Pulungdowo sejauh ini telah memberikan peran serta kepada masyarakat dalam proses perencanaan ini dengan bentuk aspirasi atau pendapat yang nantinya ditampung untuk didiskusikan dalam proses musrenbangdes. Mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan telah disebutkan dalamPermendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang PedomanPembangunaDesaMusyawarahbahwa PerencanaanPembangunanDesaatau yang disebutdengannama lain adalahmusyawarahantaraBadanPermusyawaratanDesa, PemerintahDesa, danunsurmasyarakat. Lebihlanjutdijelaskanunsurmasyarakatterdiriatas: (1) tokohadat; (2) tokoh agama; (3) tokohmasyarakat; (4) tokohpendidikan; (5) perwakilankelompoktani; (6) perwakilankelompoknelayan; (7) perwakilankelompokperajin; (8) perwakilankelompokperempuan; (9) perwakilankelompokpemerhatidanpelindungananak; (10) perwakilankelompokmasyarakatmiskin. Selainunsurmasyarakattersebutjugamelibatkanunsurmasyarakat lain sesuaidengankondisisosialbudayamasyarakatsetempat. Dalam hal ini pemerintah Desa Pulungdowo masih belum maksimal dalam merangkul unsur masyarakat sesuai dengan Permendagri yang disebutkan diatas. Hal ini berdasarkan temuan peneliti bahwa perwakilan dari kelompok masyarakat miskin tidak dilibatkan secara langsung dalam musrenbangdes, namun diwakili langsung oleh RT RW setempat. 3. Hambatan Hambatan Dalam Proses Perencanaan di Desa Pulungdowo Hambatandalamproses perencanaan pembangunan antara lain (a) Kurangnya profesionalitas aparatur pemerintah Desa Pulungdowo (b) Keuangan Desa atau pendanaan pembangunan desa (c) Kesadaran masyarakat Desa Pulungdowo terhadap infrastruktur 4. Upaya yang DilakukanolehPemerintahDesaPulungdowoDalamMengatasiHambatanPada Proses Perencanaan Pembangunan Pertama, untuk meningkatkan profesionalitas, maka dilakukan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pemerintah Desa Pulungdowo. Serta menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah Desa Pulungdowo untuk rajin meng-¬update (memperbarui) informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.Kedua, Pemerintah Desa Pulungdowo mengatur keuangan desa yang ada dengan menyesuaikan program-program yang paling prioritas dan segera membutuhkan realisasi untuk dilakukan di Desa Pulungdowo. Ketiga, Pemerintah desa telah melakukan upaya himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal ini. Namun sampai saat ini masih dalam tahapan himbauan saja, belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Kesimpulan dan Saran Proses perencanaan pembangunan di di Desa Pulungdowo ini diawali dengan menggali masalah yang dirasakan di masyarakat, lalu kemudian dimusyawarahkan dalam musrenbangdes. Perencanaan pembangunan di Desa Pulungdowo masih 70% untuk pembangunan fisik misalnya penyemiran jalan, pengaspalan jalan, pembangunan rumah yang tidak layak huni dan lain-lain. Sedangkan yang 30% untuk pembangunan non fisik ata