Pergeseran Nilai Budaya Pada Perkawinan Adat Suku Bugis, Terhadap Status Sosial Suku Bugis di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan.

ABSTRAK Chatifauciara, Wanda. 2015. Pergeseran Nilai Budaya Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Terhadap Status Sosial Suku Bugis di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Didik Sukriono, S.H, M,H, (II) Drs. H. Petir Pudjantoro, M.Si. Kata Kunci: Budaya, Adat, Do’ipanai, Nilai, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Budaya perkawinan pada masyarakat suku Bugis, di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan serangkaian prosesi adat yang panjang yang dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan banyak orang, memakan waktu, tenaga dan pikiran. Dalam hal ini adat yang menjadi sorotan utama adalah do’i panai yang merupakan bagian dari adat yang dijadikan alat untuk unjuk diri bukan hanya untuk keluarga yang melaksanakan perkawinan tetapi juga para tamu undangan. Dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan perkawinan adalah momentum untuk menegaskan status sosial suatu keluarga dan penegasan atas kasta serta kelas yang dimiliki keluarga atau individu. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan apakah besarnya do’Ipanai dalam perkawinan adat suku Bugis dapat menjadi tolak ukur stratafikasi sosial sebuah keluarga. Berikut adalah rumusan masalahnya yaitu: (a) Mendeskripsikan nilai-nilai budaya asli perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan; (b) Mendeskripsikan bentuk-bentuk pergeseran nilai-nilai budaya pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan saat ini ; (c) Mendeskripsikan Faktor penyebab dan dampak pergeseran nilai-nilai budaya pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menjadi observan partisipan, melakukan wawancara mendalam dan mendokumentasikan prosesi adat perkawinan yang terdapat di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti berusaha Mendeskripsikan bentuk pergeseran nilai yang terjadi dalam budaya adat perkawinan suku Bugis tentang fungsi dan kegunaan do’ipanai baik secara tersirat ataupun secara terang-terangan dengan ikut dalam prosesi perkawinan dan menggali informasi dari nara sumber dan informan yang ada di Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan penyajian data untuk penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan ketekunan dan ketelitian peneliti dalam pengecekan keabsahan data. Berdasarkan hasil analisis data terdapat empat hasil temuan peneliti yang dapat disimpulkan yakni: Pertama, budaya perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Makassar, Sulawesi Selatan mengalami pergeseran nilai dalam pemaknaannya sehingga member dampak pada pandangan stratafikasi sosial masyarakatnya. Kedua, pemaknaan do’ipanai dalam perkawinan suku Bugis mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh tingkatan pencapaian dan kasta yang dimiliki seseorang demi sebuah eksistensi dan stratafikasi dalam masyarakat. Ketiga, ada dua factor penyebab besarnya do’ipanai dalam perkawinan adat suku Bugis yaitu: (a) Faktor Kasta (b) Faktor Kelas, kelas di sini meliputi; politik, ekonomi, sosial (jaringan sosial) dan pendidikan. Keempat, dampak yang ditimbulkan dari besarnya jumlah permintaan do’ipanai yaitu; (a) Kawin lari silariang(b) Hamil diluar nikah dan (c) Menikah di usiatua. Saran ditujukan kepada masyarakat Bugis yaitu; (a) Bahwa do’ipanai dalam adat bukanlah satu-satunya jalan untuk menunjukkan pencapaian seseorang atau sebuah keluarga. (b) Sebaiknya pemahaman agama menjadi jalan mengontrol diri dari sifat ria atau pamer tanpa melihat beban yang akan ditanggung kedepannya. (c) Adat bukanlah alat untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan