Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak : Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi daerah, salah satu faktor yang harus mendukung adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itulah, daerah dituntut supaya mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung penyelenggaraan otonominya. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah tersebut dengan mengajukan 3 (tiga) pertanyaan pokok, yakni: (1) Bagaimana kemampuan sumber daya aparat pengelola sumber pendapatan asli daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan? (2) Bagaimana prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan? (3) Berapa besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan? Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi-Selatan (Sul- Sel), dimana wilayah sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bone, Kota Makassar dan Kota Palopo. Dasar penelitian adalah survey. Tipe penelitian deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai untuk lima tahun terakhir pada empat wilayah sampel, dimana terjadi kesenjangan antara target dan realisasi yang dicapai, atau dengan kata lain bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai target yang ditentukan, begitu pula kontribusinya terhadap APBD masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena adanya beber apa masalah yang dihadapi, seperti kualitas Sumber Daya Aparat yang masih sangat rendah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang maksimal. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah.Abstract : Local revenue (PAD) is a fundamental factor to support the implementation of regional autonomy. Consequently, the local governments are expected to explore their local resources for supporting the implementation of decentralization. Based on these problems, the study aims to describe, analyze, and interpret the problem by asking three main questions, namely: (1) How is the local revenue management capacity of government officials in the province of South Sulawesi? (2) How are the procedures of local revenue management in the province of South Sulawesi? (3) How many are the contributions local revenue to the regional budget (APBD) to implement regional autonomy in the province of South Sulawesi?. This study was conducted by survey in four regencies in South Sulawesi province, namely Sidrap, Bone, Makassar and Palopo. This study indicates human resources, management procedures, and the implementation of regional autonomy do not worked effectively. It can be seen from the target and the realization which was achieved for the last five years on four those sample areas. There is a huge gap between the target and the realization. In other words, the local government could not achieve the specified targets which were determined beforehand. Moreover, the contribution of local revenue to the regional budget is still very small. This study argues that these problems are caused by the lack capacity of human resources and ineffective regional revenue management.Key words : Local Revenue, autonom