Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik dengan melihat pada indikator manajemen keuangan, manajemen respons dan kekuatan institusi. Inilah aspek penting yang harus diperbaiki melalui agenda reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga menemukan indikator penting yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki prinsip akuntabilitas ini adalah kesediaan berubah untuk menjadi lebih baik. Inilah dasar reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan. Namun, dalam proses reformasi birokrasi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar justru hanya menguatkan aspek kelembagaan dan pengaturan tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang berkembang. Penelitian ini menyimpulkan pemerintah daerah cenderung menggunakan paradigma administrasi publik lama ketimbang paradigma manajemen publik baru. Kata kunci : Akuntabilitas, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Publik BaruAbstract : This study aims to investigate the implementation of the principle of public accountability in local governance. Public accountability is a basic principle in the implementation of good governance and also has implications for the principle of transparency, effectiveness, efficiency and participation. This study found that public accountability in governance has not been implemented properly by looking at the indicators of financial management, response management and the strength of the institution. These factors are important aspects that should be improved through bureaucratic reform agenda in which has been implemented by local government, especially at provincial and district levels. In addition, the study also found the degree of willingness of local governments to change for the better system can improve the accountability principle. This is the basis of bureaucratic reform is now implemented. However, in the process of bureaucratic reform which was conducted by the West Sumatra Provincial Government and the Regency of Tanah Datar only strengthen the institutional aspects and settings but ignore the expectations of the community. This study concluded local governments tend to use the old paradigm of public administration rather than new public management paradigmKey words : Accountability, Bureaucracy Reform, New Public Managemen