Implementasi Prinsip Kerjasama dalam Acara Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Prinsip kerja sama merupakan prinsip bertutur yang di dalamnya terdiri atas sejumlah maksim yang berfungsi mengatur kerja sama antara penutur dengan mitra tutur agar proses komunikasi berlangsung secara efektif dan efisien. Prinsip kerja sama dapat diimplementasikan dalam bahasa lisan maupun tulisan, salah satunya dalam acara sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Implementasi prinsip kerja sama ini terbagi menjadi tiga, yaitu (a) implementasi PKS, (b) fungsi PKS, dan (c) strategi implementasi PKS. Adapun tujuan dari penelitian ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu (a) mendeskripsikan implementasi PKS, (b) mendeskripsikan fungsi PKS, dan (c) mendeskripsikan strategi implementasi PKS. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yakni (1) observasi, (2) klasifikasi data, dan (3) memasukkan data dalam tabel pengumpulan data. Sumber datanya berupa tuturan para peserta tutur dalam acara sidang di MKRI yang diambil dari risalah sidang dan dicocokkan dengan rekaman. Analisis data dilakukan dalam empat langkah, yaitu (1) reduksi data, (2) analisis data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, implementasi PKS terjadi pada semua peserta tutur, yaitu hakim, pemohon, termohon, saksi/ahli dari pemohon, dan saksi/ahli dari termohon, kuasa hukum pemohon, dan kuasa hukum termohon. Hal ini terungkap pada keempat maksim tutur, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara dalam acara sidang MKRI. Fungsi PKS dilakukan oleh semua peserta tutur, yaitu hakim, pemohon, termohon, saksi/ahli dari pemohon, dan saksi/ahli dari termohon, kuasa hukum pemohon, dan kuasa hukum termohon, yaitu (a) hakim untuk memperjelas dan mengorek informasi, (b) pemohon agar permohonannya diterima oleh majelis hakim, (c) termohon untuk memberikan dukungan informasi sejelas mungkin kepada pemerintah dan menggagalkan permohonan pemohon, (d) saksi/ahli dari pemohon untuk memberikan dukungan informasi sejelas mungkin kepada pemohon dan menguatkan pemohonan pemohon, (e) saksi/ahli dari termohon untuk memberikan dukungan informasi sejelas mungkin kepada termohon dan untuk menggagalkan permohonan pemohon, (f) kuasa hukum pemohon untuk melindungi pemohon dari kesalahan permohonan , dan (g) kuasa hukum termohon untuk melindungi v termohon dari permohonan pemohon dan menggagalkan permohonan pemohon. Strategi implementasi PKS dilakukan oleh semua peserta tutur, yaitu hakim, pemohon, termohon, saksi/ahli dari pemohon, dan saksi/ahli dari termohon, kuasa hukum pemohon, dan kuasa hukum termohon pada keempat maksim tutur, yaitu (a) maksim kuantitas menggunakan strategi pelengkapan dan pelesapan, (b) maksim kualitas menggunakan strategi dukungan kebenaran faktual dan proposisional, (c) maksim relevansi menggunakan sarana kohesi, dan (d) maksim cara menggunakan strategi parafrase dan hiponimi