Arahan Teknis Pengendalian Minimarket di Surabaya Timur (Kecamatan Gubeng-Mulyorejo-Sukolilo)

Di Kota Surabaya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda berhasil memberikan kontribusi sebesar 27,63% dari PDRB Kota Surabaya. Sektor tersebut selain memberikan manfaat juga memunculkan beberapa masalah didalamnya seperti pertumbuhan minimarket yang berpotensi menimbulkan masalah padatnya keberadaan minimarket. Di Kota Surabaya, terdapat 105 minimarket yang beraglomerasi di 3 kecamatan di Surabaya Timur sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha mikro dan pasar yang ada. Selain itu terdapat pula masalah tidak terstandarisasinya syarat jumlah penduduk minimal terlayani dalam perizinan minimarket. Kemudian jika mengacu RTRW Kota Surabaya, disebutkan bahwa keberadaan minimarket dapat menyebabkan kemacetan, kurangnya lahan parkir dan kebutuhan ruang internal yang kompleks sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah lanjutan lainnya. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota Surabaya sudah berupaya melakukan pengendalian dengan berdasarkan Perda No.8 Tahun 2014, namun tidak terlaksana dengan baik dan kurang relevan dengan perkembangan minimarket saat ini. Berdasarkan masalah tersebut, disusun penelitian ini yang bertujuan untuk merumuskan arahan teknis pengendalian minimarket di Surabaya Timur. Dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan analisa KMO untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat sebagai input informasi. Kemudian dilakukan content analysis untuk menentukan arahan teknis pengendalian minimarket dengan menggunakan in-depth interview kepada stakeholder sebagai input analisis. Penelitian ini menghasilkan 17 variabel yang bermasalah yang diantaranya adalah variabel yang berkaitan dengan kesesuaian terhadap peraturan, lalu lintas, lahan parkir, pengelolaan ruang internal minimarket, penduduk terlayani, aglomerasi serta jam operasional minimarket. Hasil dari penelitian ini adalah arahan keleluasaan disperindag untuk mengarahkan lokasi pembangunan minimarket, pembangunan sistem layanan aduan dari masyarakat, serta alokasi CSR untuk lingkungan sekitar dan perbaikan pasar untuk variabel terkait kesesuaian terhadap peraturan, arahan lokasi minimarket minimal di fungsi jalan lokal dengan lebar jalan minimal 8 meter dengan menyertakan dokumen analisa dampak lalu lintas untuk variabel terkait lalu lintas, arahan penyediaan luas minimal lahan parkir 12x20 meter untuk setiap 100 meter luas lantai penjualan untuk variabel terkait lahan parkir, arahan luas minimal minimarket 100 meter untuk variabel terkait pengelolaan ruang internal, arahan untuk minimal melayani 2000 penduduk atau 500 KK serta mengadakan kerjasama distribusi barang dengan toko sekitarnya untuk variabel terkait kependudukan, arahan pembatasan jam operasional di jam 06.00-10.00 pagi untuk minimarket yang berjarak 500-1000 meter dari pasar untuk variabel terkait aglomerasi, serta pengecualian arahan untuk minimarket yang terintegrasi banguna