PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT AKIBAT PERUBAHAN IDENTITAS DALAM MEMPEROLEH HARTA WARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang mana anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Sepasang suami istri yang mengangkat anak tersebut memang belum mempunyai keturunan. Orang tua kandung anak angkat mempunyai harapan bahwa anak yang diangkat tersebut bisa memiliki kehidupan dengan taraf ekonomi yang lebih baik. Namun, dalam hal pembuatan akta kelahiran orang tua angkat tersebut memasukan nama mereka di dalam akta anak angkat tersebut tanpa adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan permasalahan, yaitu Perlindungan hukum anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akibat hukum hak waris anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Upaya penyelesaian hak waris anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara Deskriptif Analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekuder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sebagainya. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang didapat pada perlindungan hukum anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta waris yaitu ketentuan Pasal 954 KUHPerdata BW, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum. Akibat hukum dari kasus ini adalah adanya sanksi bagi orang tua angkat yang melanggar ketentuan tersebut serta memberikan sebagian harta warisan itu demi hukum memperoleh bezit atau kekuasaan akan suatu kebendaan atas harta benda yang ditinggalkan kepada anak angkat dalam memberikan harta waris diatur dalam ketentuan Pasal 955 KUHPerdata BW. Upaya hukum dalam menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi atau musyawarah dan/atau litigasi melalui proses beracara di pengadilan. Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Waris, Perubahan Identita