AKIBAT HUKUM INDONESIA SEBAGAI PESERTA KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CEDAW) 1979 DALAM PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DARI DISKRIMINASI GENDER

Persamaan hak antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dijamin di dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerjaperempuan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tneaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan di pasar kerja. Perlindungan hak pekerja tersebut sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan yang terdapat dalam Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women 1979 yang terlah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Meskipun secara normatif terdapat kesamaan hak antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, tetapi kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan secara umum sampai saat ini masih memperihatinkan, dikarenakan banyaknya hak-hak pekerja perempuan yang dilanggar dan diabaikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktif pelaksanaan hukum positif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang menjadi pedoman untuk berperilaku. Dengan cara menggunakan sumber hukum internasional dan nasional yang dihubungkan dengan data sekunder untuk membahas permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai faktor internal dan eksternal menjadi penyebab diskriminasi gender hak pekerja perempuan dan implementasi dalam Peraturan Perundang-Undangan belum sesuai dengan prinsip prinsip yang ada di dalam Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women 1979. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat berbagai peraturan dan kebijakan progresif untuk menghapuskan diskriminasi terhadap pekerja perempuan demi terciptanya keadilan gender. Kata kunci: Pekerja Perempuan, Hak Pekerja Perempuan, Diskriminasi Gende