TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

Perubahan iklim di Indonesia sangat sering terjadi, bukan hanya di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Perubahan ini terjadi akibat musim kemarau yang panjang (kekeringan) dan bergesernya musim hujan (banjir). Terlihat dari sektor pertanian yang berdampak pada bergesernya musim tanam dan panen karena pergeseran musim hujan atau musim kemarau yang sulit dideteksi. Perubahan iklim (climate change) telah secara luas dijadikan sinonim dari perilaku manusia yang tidak berkelanjutan (unsustainable behaviour of mankind), walaupun tetap ada perubahan iklim tanpa adanya interferensi manusia. Dengan adanya Persetujuan paris yang merupakan suatu bentuk kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim yang menjadi komitmen terkini Negara-negara di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk a) mengetahui dan mengkaji pengaturan perubahan iklim dalam Paris Agreement, b) mengetahui dan mengkaji pelaksanaan yang telah dilakukan indonesia dalam Paris Agreement, c) untuk mengetahui dan mengkaji upaya Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dengan penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjalankan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Hasil penelitian ini menunjukan kurangnya komitmen dalam memutuskan pengurangan angka suhu yang dilakukan oleh Negara anggota Tujuan Konvensi ini adalah untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C di atas suhu di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa praindustrialisasi. Upaya ini diharapkan akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak merugikan perubahan iklim konsentrasi gas yang terdiri dari C02, CH4, CFC, N20 dan O3 di atmosfer sampai pada suatu tingkat yang dapat mencegah tindakan interferensi manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim. Perlu adanya evaluasi kelebihan dan kekurangan terhadap konvensi ini, Negara anggota perlu memutuskan angka-angka pengurangan suhu serta pemberian sanksi administratif dan sanksi denda terhadap Negara anggota yang melanggar konvensi ini. Pemberian sanksi ini agar tertib dan di ikuti oleh Negara anggota, dan perlunya sosialisasi keseluruh komponen masyarakat Internasional