Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana persetubuhan oleh orang tua kepada anak kandung: studi Putusan: No 104/Pid.B/2018/PN.Trg

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Oragtua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan : No 104/Pid.B/ 2018/ PN.Trg)” ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg. Dalam penilitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.B/ 2018/ PN.Trg. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 1) Pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 104/ Pid.B/ 2018/ PN. Trg bahwa terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, atau pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini hakim memutus dengan menggunakan pasal 81 ayat (1) sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu. Akan tetapi sesuai dengan fakta di dalam persidangan dan diperkuat melalui pertimbangan hakim yang memberatkan bahwa pelaku merupakan ayah kandung dari korban maka seharusnya hakim mempertimbangkan pasal 81 ayat (3) dan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2) Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah zina dalam kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 104/ Pid.B/ 2018/ PN.Trg adalah penerapan sanksi hadd. Karena dari kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina. Hal ini memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al Quran karena di Negara Indonesia tidak menggunakan hukum pidana Islam sebagai dasar hukumnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum khususnya seorang hakim supaya dalam menangani dan memutus suatu perkara pidana harus lebih cermat karena putusan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat pada umumnya