Studi analisis terhadap pelaksanaan persidangan tentang Nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya: tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum

Skripsi yang berjudul ‚Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama Surabaya (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum) bermaksud untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya dan bagaimana analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian berdasarkan data yang sudah didapatkan dianalisis dengan analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian menganalisis fakta yang ada di Pengadilan Agama Surabaya mengenai pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan sidang tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya mengikuti beberapa tahapan, diantaranya meliputi tahapan pertama yaitu tentang proses sebelum persidangan yang mana didalamnya memuat proses pendaftaran sampai penunjukan majelis hakim dan hari sidang, selanjutnya proses persidangan yang memuat tentang tata cara hakim dalam pengadili suatu perkara, dan yang terakhir tahapan sesudah persidangan, Dalam tahapan ini menjelaskan akibat hukum dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan para pihak. Lebih lanjut, pelaksanaan sidang akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 beberapa hal dalam pelaksanaan persidangan memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang didorong oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi ada juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mengadili perkara dengan seadil-adilnya terutama dalam mengadili perkara perempuan serta peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas keadilan hukum yang memberikan keringanan dalam melaksanakan proses persidangan