Analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan Wali Hakim: studi kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Karangpilang Kota Surabaya)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kronologi kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Karangpilang Kota Surabaya) dan bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim (studi kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya). Data penelitian dihimpun melalui studi documenter dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian mengenai pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA karangpilang, dapat disimpulkan kronologi kasus pecatatan perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya ialah terjadi ketidak sesuaian ketika mencantumkan nama wali dalam buku kutipan akta nikah. Wali yang seharusnya ditulis adalah wali nasab, akan tetapi pada KUA Karangpilang Kota Surabaya justru tertulis nama ayah angkat. Pencatatan perkawinan tersebut bertentangan dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 6 mengenai Tertib Administrasi Pencatatan Perkawinan, bahwasannya pencatatan dalam buku kutipan akta nikah dapat dicatatkan atas nama ayah angkat sesuai dengan pasal 103 kompilasi hukum Islam serta kebijakan dari pihak KUA Karangpilang Kota Surabaya. Oleh sebab itu permasalahan diatas telah memenuhi syarat-syarat yuridis. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka Kantor Urusan Agama di kecamatan Karangpilang disarankan agar lebih tegas dalam mencatat buku kutipan akta nikah yang sesuai dengan fakta riil bukan yang bersifat sementara dan untuk masyarakat agar lebih menumbuhkan kesadaran pentingnya mencatat identitas perkawinan dalam buku kutipan akta nikah, kemudian apabila seseorang mengangkat anak harus memberitahu bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya