Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah Adat Bagi Kepentingan Kapital

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam penguasaan tanah adat bagi kepentingan Perusahaan pada sengketa tanah adat betang sangkuwu di Desa Tumbang Marak, mempraktikkan strategi dominasi dengan menggunakan kekuasaanya secara sewenang-wenang yang bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah. Dominasi pemerintah daerah dilakukan dengan mengintervensi apartus adat Kedamangan, dan membuat krisis otoritas Lembaga Adat Kedamangan sehingga gagal melaksanakan peradilan adat. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, penelitian ini bertujuan untuk; (1) menjelaskan strategi dominasi pemerintah daerah dan (2) mengetahui posisi kewenangan Kedamangan dalam dominasi pemerintah. Secara teoritis, permasalahan penelitian dibahas menggunakan teori strukturasi Bourdieu. Metode studi ini menggunakan pendeketan kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data; wawancara, observasi, bukti bisu dan bukti visual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Strategi dominasi yang digunakan pemerintah yaitu pertaruhan modal simbolis berupa kewenangan yang bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah. Strategi tersebut membuat pemerintah mengakumulasi modal simbolik, modal ekonomi dan sosial. Adapun dominasi pemerintah menggunakan kewenangannya untuk membuat krisis otoritas pada lembaga adat Kedamangan, menempatkan posisi kewenangan lembaga adat Kedamangan berada di bawah dominasi pemerintah