Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia

Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi sebagai program pemerintah yang sangat bijak dalam mengatasi masalah kependudukan. Menilik dari politik agraria program transmigrasi masih jauh dari rasa keadilan dimana 2% dari penduduk Indonesia menguasai lebih dari 90% luas lahan wilayah Republik Indonesia. Program transmigrasi ini sebagai program yang dilakukan pemerintah sejak orde lama dan orde baru, namun proses kepemilikan lahan masih belum selesai. Banyak tansmigran yang belum memiliki sertifikat atas lahan yang seharusnya menjadi milik mereka dengan ditandai adanya setifikat. Masih ada sekitar 2 juta hektar lahar transmigrasi yang belum tersetifikat oleh badan pertanahan nasional. Reforma agraria pada dasarnya adalah program negara yang dijalankan dengan tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan (pembangunan) ekonomi maupun tujuan politik dan sosial lainnya. Argumen pokok dari pelaksanaan reforma agraria adalah ketidakadilan: ketimpangan dalam penguasaan tanah yang melahirkan kemiskinan dan berujung pada ketitakadilan sosial