Implementasi Pidana Pasal 279 Dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Kawin Siri

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Hukum positif Indonesia, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum positif terutama bagi mereka yang melakukan poligami dan biasa disebut kawin siri. Jika ingin memiliki istri lebih dari seorang maka: 1) memiliki izin dari istri perkwinan pertama; 2) wajib memiliki izin dari pengadilan setempat. Praktek kawin siri banyak digunakan sebagai jalan pintas untuk melakukan poligami sehingga banyak mencederai para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kawin siri apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku kawin siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, tidak semua kawin siri dapat dikualifikasikkan sebagai tidak pidana, hanya kawin siri yang dilakukan oleh mereka yang masih terikat perkawinan dan tidak bisa memenuhi syarat-syarat untuk kawin yang kedua kalinya saj