PENYALAHGUNAAN PENERBITAN COVER NOTE OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA DI BIDANG PERTANAHAN

Tesis ini membahas tentang Cover Note yang diterbitkan oleh notaris dalam kapasitasnya juga sebagai PPAT yang dalam sebagai contohnya berkaitan dengan permohonan Pinjaman Kredit pada lembaga perbannkan. Mencari apa yang menjadi dasar filosofis sehingga notaris/PPAT menerbitkan Cover Note dalam prakteknya di masyarakat. Cover Note adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang tugas dan wewenang notaris untuk menerbitkan Cover Note. Tujuan penulisan dari tesis ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan utama mengapa Cover Note itu diterbitkan sedangkan dalam UUJN tidak mengatur mengenai wewenang notaries dalam penerbitan Cover Note. Sehingga apabila Cover Note yang diterbitkan itu menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak yang berkepentingan siapakah yang akan bertanggung jawab. Alasan kepercayaan dari masyarakat kepada notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Cover Note berkaitan dengan akta-akta dalam bidang pertanahan pada umumnya yang juga merupakan wewenang dari seorang PPAT. Pembuatan Cover Note harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Cover Note dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul. Dikarenakan penerbitan Cover Note juga diluar tugas dan kewenangan notaris, maka hendaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara