Pencatatan Nikah Di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Studi Tentang Efektivitas Uu No 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Masyarakat Dalam Mencatatkan Peristiwa Nikah)

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu dimana lembaga tersebut yang berwenang adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim. Pernikahan di bawah tangan biasa disebut dengan Nikah Sirri (Rahasia) atau nikah Urfi berdasarkan adat. Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua peraturan tersebut secara esensi menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan (agama) masing-masing, dan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan Hukum. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kondisi masyarakat Sabahotang dalam mencatatkan perkawinan. Apa sajakah upaya yang dilakukan KUA Barumun untuk menanggulangi pencatatan perkawinan di desa Sabahotang. Bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan di desa Sabahotang. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni penulis hanya menyajikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Adapun data yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para responden, yaitu para pelaku nikah di bawah tangan, dan juga dengan Kepala KUA yang berada di Kecamatan Barumun. Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu data yang menunjang kelengkapan yang dilakukan dengan cara studi pustaka.Upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dalam menanggulangi pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang adalah memberikan teguran atau pemberian sanksi atau pembebasan tugas sementara kepada amil atau kepala Desa yang bertempat tinggal didesa sabahotang yang menikahkan tanpa menyarankan pencatatan ke KUA. Mensosialisasikan program pencatatan nikah dengan menempelkan sticker dihalayak ramai. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Barumun mengenai betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan nikah di Desa Sabahotang yang melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta nikah bagi setiap pasangan suami istri dipandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila disuatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahannya memerlukan akta nikah untuk digunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu, akta nikah sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan suami istri walaupun bukan merupakan syarat sah atau tidaknya pernikahan itu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Efektivitas pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. banyaknya pelaku nikah sirri atau nikah yang tidak tercatatkan membuat efektivitas pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang belum berjalan dengan sesuai yang di harapkan oleh Undang-Undang